Pangandaran, inakor.id – Untuk kelancaran pembangunan di kabupaten Pangandaran, Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran menyepakati bahwa LKPJ tahun 2023 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Demikian dikatakan Dyah Retu Badraeni saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Kerja pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Rabu (06/03/2024).
Disampaikannya bahwa, setelah menyimak penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pangandaran, serta membaca sekilas LKPJ bupati tahun 2023, Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya) DPRD kabupaten pangandaran memberikan beberapa pandangan singkat, yaitu :
1. Apresiasi atas adanya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang tercatat dari tahun 2022–2023. Meskipun terjadi penurunan tetapi angkanya belum terlalu signifikan.oleh sebab itu, inovasi dan optimalisasi program yang menjadi prioritas daearah harus dikedepankan.
2. Bisa meningkatkan kontribusi selain dari potensi ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut dapat dimulai dari membangun pola kerjasama dan pola komunikasi yang efektif dengan mitra-mitra terkait, bahkanmelibatkan masyarakat potensial untuk berkolaborasi aktif dalam pembangunan daerah.
3. bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, minimal targetnyabisa tercapai. Lalu ketepatan antara perencanaan atau prediksi dengan pelaksanaan harus betul-betul diperhitungkan, sehingga pada saat perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya depisit anggaran “katanya,
Selanjutnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada para pemimpin dan warga pangandaran, serta kedepanya pemerintah kabupaten pangandaran mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi,“ pungkasnya (Agit Warganet)
