CILEGON, INAKOR.ID – Ketua Umum Yayasan H. Suhah Fastabiqull Khairat, Nurlaelah, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah pekerja lokal di PT LCI. Ia menilai, para pekerja yang telah berkontribusi sejak awal pembangunan hingga perusahaan beroperasi seharusnya mendapatkan penghargaan, bukan justru kehilangan pekerjaan.

banner 336x280

Menurut Nurlaelah, kondisi tersebut menjadi ironi karena di tengah dugaan pemberhentian karyawan lama, perusahaan disebut masih membuka kesempatan kerja. Ia juga mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Cilegon yang berada di sekitar kawasan industri.

“Jangan sampai masyarakat lokal hanya dibutuhkan saat pembangunan, tetapi setelah perusahaan berdiri dan beroperasi justru disingkirkan. Mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi,” tegas Nurlaelah kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan PHK tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam Pasal 151, diatur bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat terkait PHK, penyelesaiannya harus diupayakan melalui perundingan bipartit. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, Pasal 153 ayat (2) menegaskan bahwa PHK yang dilakukan atas alasan-alasan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur kewajiban penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit sebelum menempuh tahapan hukum selanjutnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Yayasan H. Suhah Fastabiqull Khairat menyatakan siap mendampingi masyarakat terdampak, baik secara moral maupun administratif, serta membangun sinergi dengan tokoh masyarakat dan organisasi terkait.

“Kami tidak meminta belas kasihan, tetapi keadilan. Hormati para pekerja yang sudah ikut berjuang membangun perusahaan sejak awal. Jangan sampai setelah perusahaan berdiri megah, justru orang-orang yang ikut membangunnya kehilangan mata pencaharian,” pungkasnya.

banner 336x280