CILEGON – Inakor.id – Garda Al-Khairiyah menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah karyawan PT LCI di Kota Cilegon. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah munculnya informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan oleh perusahaan, sementara di sisi lain terdapat karyawan yang telah lama mengabdi justru diduga mengalami pemberhentian kerja.
Komandan Garda Al-Khairiyah menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami para pekerja tersebut. Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja lokal.
“Kami melihat situasi yang sangat ironis.
Di satu sisi perusahaan membuka lowongan pekerjaan lebar-lebar, tetapi di sisi lain justru karyawan yang sudah lama mengabdi diputus hubungan kerjanya secara sepihak.
Kami mempertanyakan, di mana rasa keadilan itu berada?” jelas Komandan Garda Al-Khairiyah.
Terkait upaya penyelesaian, Garda Al-Khairiyah mengungkapkan bahwa proses mediasi pertama dan kedua telah dilaksanakan. Namun, kedua pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dianggap memuaskan. Pihaknya menilai diperlukan keterlibatan langsung pimpinan tertinggi perusahaan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan menyeluruh.
“Kami berharap Bapak Jojok selaku pimpinan top management PT LCI berkenan hadir dan berdiskusi langsung dengan kami. Masalah ini tidak akan selesai jika hanya diwakilkan terus-menerus. Kami ingin duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak,” katanya.
Dalam memperjuangkan hak-hak karyawan, Garda Al-Khairiyah juga menyoroti sejumlah ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan mengenai larangan PHK dalam kondisi tertentu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Garda Al-Khairiyah menegaskan bahwa setiap tindakan PHK harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memperhatikan alasan PHK, prosedur penyelesaian perselisihan, serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Karena proses mediasi belum membuahkan hasil, Garda Al-Khairiyah kini menyiapkan sejumlah langkah lanjutan. Pertama, menyusun dokumen dan berkas yang diperlukan untuk menempuh gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kedua, mengajukan audiensi resmi kepada DPRD Kota Cilegon, DPRD Provinsi Banten, hingga DPR RI guna meminta perhatian terhadap persoalan tersebut.
Selain itu, Garda Al-Khairiyah berencana melayangkan surat kepada sejumlah tokoh nasional yang dinilai memiliki perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong pengawasan dan tindak lanjut terhadap perlindungan hak-hak pekerja.
“Kami bukan menentang perusahaan. Kami hanya meminta keadilan. Perlakukan karyawan sebagaimana Anda, ingin diperlakukan. Rekrutmen baru boleh saja dilakukan, tetapi jangan sampai karyawan lama diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tanpa memenuhi hak-haknya,” tegasnya.
Garda Al-Khairiyah berharap manajemen PT LCI segera membuka ruang dialog secara langsung untuk mencari penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak. Pihaknya juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga hak-hak pekerja mendapatkan kepastian, baik melalui jalur dialog maupun mekanisme hukum yang berlaku,”tutupnya
(Rohim)



Tinggalkan Balasan