MAKASSAR,INAKOR.ID – Dugaan penghinaan, intimidasi, dan ancaman terhadap pasangan suami istri di Kota Makassar menjadi sorotan setelah Harun Nur Rasyid Saleh (52) bersama istrinya resmi menempuh jalur hukum di Polrestabes Makassar. Persoalan ini semakin menjadi perhatian lantaran istri pelapor mengungkap adanya dugaan penyebutan nama aparat kepolisian oleh pihak terlapor saat perselisihan berlangsung. 13/11/2026
Tidak hanya itu, Harun menegaskan bahwa seluruh rangkaian kejadian yang dialaminya bersama sang istri telah didokumentasikan melalui rekaman video. Dokumentasi tersebut diharapkan menjadi bukti penting bagi penyidik untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang disebut terjadi di ruang publik.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/3028/XI/2026/SPKT/POLRESTABES MAKASSAR/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 11 November 2026 pukul 23.05 WITA.
Dalam laporan polisi tersebut, dugaan tindak pidana yang dilaporkan mengacu pada Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan ringan.
Berdasarkan uraian dalam surat tanda penerimaan laporan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 19.29 WITA, di Jalan Baji Ateka, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Dalam laporan tersebut, terlapor bernama Ifah Berteman, yang menurut keterangan pelapor merupakan keponakannya.
Kejadian bermula ketika Harun bersama istrinya mendatangi rumah orang tuanya untuk mengambil barang. Setelah urusan selesai, keduanya bermaksud pulang menggunakan sepeda motor.
Namun, saat hendak meninggalkan lokasi, terlapor diduga langsung mengambil kunci sepeda motor milik Harun sehingga ia tidak dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan tersebut.
Harun mengaku memilih menghindari keributan dan akhirnya berjalan kaki bersama istrinya. Akan tetapi, menurut keterangannya, terlapor terus mengikuti mereka sambil melontarkan makian dan perkataan yang dinilai merendahkan martabat.
“Saya mau pulang bersama istri, tiba-tiba dia datang mengambil kunci motor. Akhirnya saya tidak bisa lagi naik motor bersama istri dan terpaksa berjalan kaki. Sepanjang perjalanan dia terus memaki-maki saya di depan umum,” ungkap Harun.
Ia juga mengaku mendapatkan tuduhan sebagai pembunuh serta sejumlah perkataan bernada ancaman yang membuat dirinya dan keluarga merasa tidak nyaman.
Tidak hanya Harun, istrinya juga mengaku menjadi sasaran perkataan yang dianggap sangat merendahkan kehormatan dan martabat keluarganya.
Dalam keterangannya, sang istri mengaku disebut pembunuh, dipanggil dengan sebutan tidak pantas, bahkan anak-anaknya turut disinggung dengan perkataan yang dinilai menghina.
Ia juga mengungkapkan bahwa terlapor diduga meneriakkan kepada orang-orang yang tidak dikenal bahwa dirinya merupakan pembunuh dan orang bermasalah.
“Saya disebut pembunuh, dipanggil betina, bahkan anak-anak saya disebut rakus. Terus terang saya takut. Karena kalau orang lain mendengar tuduhan seperti itu, bisa saja memancing kemarahan dan menimbulkan persoalan baru,” tuturnya.
Menurut pengakuannya, terlapor bahkan diduga memanggil sejumlah anak-anak untuk mengikuti dan menyoraki mereka ketika sedang berjalan menuju kantor kepolisian.
Ia mengaku ketakutan karena tuduhan sebagai pembunuh yang disampaikan di ruang publik berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap dirinya dan keluarganya.
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah pengakuan istri Harun mengenai dugaan penyebutan nama aparat kepolisian dalam rekaman video.
Ia mengaku bahwa terlapor beberapa kali membawa-bawa nama polisi ketika berhadapan dengannya. Bahkan, menurut keterangannya, terdapat penyebutan nama seorang anggota kepolisian yang bertugas di wilayah Polsek Tamalate.
Istri Harun menduga penyebutan nama aparat tersebut digunakan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap dirinya dan keluarga.
Ia juga mengaku bahwa hal serupa bukan pertama kali terjadi. Namun, dugaan adanya dukungan, perlindungan, ataupun keterlibatan oknum kepolisian belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut.
Karena itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari institusi kepolisian. Penyebutan nama anggota maupun institusi kepolisian dalam suatu perselisihan harus ditelusuri secara objektif agar tidak berkembang menjadi dugaan penggunaan nama aparat untuk menekan masyarakat.
Apakah benar nama aparat hanya disebut dalam video, atau terdapat persoalan lain yang perlu ditelusuri? Hal tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi, bukan asumsi.
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah klaim Harun bahwa seluruh rangkaian kejadian yang dialaminya bersama sang istri telah didokumentasikan melalui rekaman video.
Menurut Harun, dokumentasi tersebut merekam peristiwa yang dialami sejak perselisihan terjadi, dugaan pengambilan kunci sepeda motor, hingga perkataan bernada penghinaan dan ancaman sepanjang perjalanan.
“Seluruh rangkaian kejadian yang kami alami itu didokumentasikan melalui video. Jadi bukan hanya berdasarkan cerita atau pengakuan kami, tetapi ada rekaman yang bisa menjadi bahan bagi penyidik untuk memeriksa dan mengungkap kejadian sebenarnya,” tegas Harun.
Ia berharap penyidik memeriksa rekaman tersebut secara menyeluruh, mencocokkannya dengan keterangan saksi-saksi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.
Keberadaan dokumentasi video ini menjadi penting untuk menguji kesesuaian antara keterangan pelapor dan fakta kejadian. Namun, keaslian, kelengkapan, serta konteks rekaman tetap harus diperiksa secara profesional oleh penyidik.
Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan tertanggal 11 November 2026, pengaduan Harun telah diterima oleh SPKT Polrestabes Makassar.
Pasal yang tercantum dalam laporan adalah Pasal 436 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penghinaan ringan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Namun, dugaan perkataan bernada ancaman yang disampaikan korban juga perlu didalami secara tersendiri oleh penyidik untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana lain yang relevan berdasarkan fakta dan alat bukti.
Istri Harun berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap terlapor, saksi-saksi, serta rekaman video yang telah didokumentasikan.
“Harapan saya, semua perbuatan, perkataan, dan tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta agar laporan ini segera ditindaklanjuti karena keselamatan keluarga kami sudah sangat mengkhawatirkan, terutama kedua anak kami,” tegasnya.
Peristiwa ini menjadi ujian bagi profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani pengaduan masyarakat. Terlebih, pelapor mengaku memiliki dokumentasi video atas rangkaian kejadian yang dialaminya bersama istri.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian penyidik, mulai dari dugaan pengambilan kunci sepeda motor, penghinaan dan tuduhan pembunuh di hadapan umum, perkataan bernada ancaman, hingga dugaan penyebutan nama aparat kepolisian.
Seluruhnya perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk memeriksa apakah terdapat pihak lain yang terlibat atau mengetahui peristiwa tersebut.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Institusi kepolisian juga perlu memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama aparat untuk menimbulkan rasa takut atau tekanan terhadap masyarakat.
Di sisi lain, pihak terlapor tetap harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan sesuai asas praduga tak bersalah.
Publik kini menantikan langkah konkret Polrestabes Makassar dalam mengungkap perkara tersebut. Sebab, laporan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada selembar tanda penerimaan laporan.
Penegakan hukum harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, objektif, dan profesional. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat hubungan keluarga, jabatan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
R35T
Tinggalkan Balasan