CILEGON, Inakor.id – Dunia pers yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi kini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang mengaku sebagai wartawan, tetapi justru menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.
Modus yang dilakukan terbilang klasik, tetapi meresahkan. Mereka mendatangi tempat usaha, mencari-cari dugaan kesalahan yang belum tentu terbukti, kemudian menggunakan isu tersebut untuk menakut-nakuti dan menekan para pelaku usaha.
Pola yang dijalankan hampir serupa. Mereka menggiring opini seolah-olah pengusaha telah melakukan pelanggaran berat, tanpa didukung verifikasi fakta dan konfirmasi yang memadai.
Ironisnya, prinsip dasar jurnalistik 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How) seolah diabaikan. Tidak ada verifikasi menyeluruh, tidak ada keberimbangan informasi, dan tidak ada upaya konfirmasi kepada pihak terkait. Yang muncul justru narasi sepihak yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Modus yang lebih memprihatinkan adalah ketika permintaan uang tidak dipenuhi, ancaman pemberitaan negatif diduga dijadikan alat tekanan. Aparat Penegak Hukum (APH) dan pasal-pasal undang-undang turut dibawa-bawa seolah-olah mereka memiliki kewenangan menentukan seseorang bersalah atau tidak.
Padahal, wartawan profesional bekerja berdasarkan fakta, data, Undang-Undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik. Pemberitaan bukan alat untuk mengintimidasi, apalagi dijadikan sarana meminta keuntungan pribadi.
Perilaku semacam ini bukan hanya mencoreng nama baik profesi wartawan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pers. Oknum yang menyalahgunakan identitas jurnalistik demi kepentingan pribadi tidak pantas berlindung di balik kebebasan pers.
Sudah saatnya Dewan Pers, organisasi-organisasi pers konstituen Dewan Pers, perusahaan media, dan institusi Polri mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing.
Dewan Pers perlu memperkuat pendataan dan verifikasi perusahaan pers serta mendorong penegakan Kode Etik Jurnalistik. Sementara Polri harus menindaklanjuti setiap laporan dugaan pemerasan dan pengancaman berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Para pelaku usaha yang merasa diintimidasi jangan takut untuk melapor. Simpan bukti percakapan, rekaman yang diperoleh secara sah, dan dokumen pendukung lainnya. Laporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian serta sampaikan pengaduan terkait persoalan jurnalistik melalui mekanisme Dewan Pers.
Kemerdekaan pers harus dijaga dari dua sisi: intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan profesi dari dalam. Jangan sampai kartu pers dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat.
Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat pemerasan. Wartawan adalah penyampai fakta dan pengawal kepentingan publik, bukan pihak yang menggunakan pemberitaan untuk mengancam.
Sudah waktunya marwah profesi wartawan dijaga dan praktik pemerasan berkedok jurnalistik diberantas!
Penulis: Suara untuk Jurnalisme Sehat dan Proporsional
RED.( ADE.Maftuhi )
Tinggalkan Balasan