Pangandaran, inakor.id – DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pangandaran menegaskan pentingnya kedisiplinan anggota Fraksi PDIP dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, terutama saat mengikuti agenda DPRD yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kepentingan masyarakat.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Riki Zulfikri, mengatakan partainya tidak akan segan memberikan sanksi kepada anggota fraksi apabila tidak menghadiri rapat atau agenda DPRD yang membahas kebijakan strategis bagi masyarakat.
Menurut Riki, sanksi yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Bahkan, ia menyatakan akan mengusulkan sanksi terberat apabila anggota fraksi mengabaikan agenda yang dinilai krusial.
“Saya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran akan mengusulkan sanksi sekeras-kerasnya sampai kepada pemecatan kepada seluruh anggota fraksi apabila tidak hadir di dalam rapat-rapat atau agenda dewan yang merumuskan berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat Pangandaran,” kata Riki, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, agenda yang dimaksud antara lain pembahasan kebijakan anggaran serta berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung.
Riki mencontohkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga penanganan persoalan masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti bencana maupun kekeringan. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD dalam agenda semacam itu merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap ketidakhadiran sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran, Minggu (25/10/2026).
Terkait hal tersebut, Riki mengatakan Rapat Paripurna Istimewa Milangkala memiliki makna penting sebagai bentuk penghormatan terhadap hari jadi Kabupaten Pangandaran. Namun, menurut dia, agenda tersebut berbeda dengan rapat yang membahas dan menetapkan suatu kebijakan.
Ia berpandangan bahwa dalam paripurna Milangkala tidak terdapat agenda pengambilan keputusan strategis yang mensyaratkan jumlah kehadiran tertentu sebagaimana rapat pengambilan keputusan DPRD.
Meski demikian, Riki menegaskan PDI Perjuangan tetap menghormati pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran.
Menurutnya, peringatan Milangkala memiliki arti penting bagi perjalanan daerah. Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab utama kader PDI Perjuangan yang duduk di DPRD adalah memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Menghadiri atau menghormati acara Milangkala itu penting. Tapi yang sangat penting adalah berjuang sekeras-kerasnya untuk kepentingan masyarakat banyak, sesuai dengan cita-cita pemekaran,” ujar Riki.
Ia berharap anggota Fraksi PDI Perjuangan dapat menjaga kedisiplinan sekaligus menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, khususnya ketika DPRD membahas kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan