Conakry, Guinea, inakor.id – Republik Guinea kembali menegaskan dukungannya terhadap apa yang disebutnya sebagai marocanité du Sahara atau Marokonya Sahara, serta kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut. Posisi itu disampaikan pada Sidang ke-8 Komisi Kerja Sama Bersama Maroko–Guinea di Conakry, Selasa, 8 September 2026.
Dalam forum bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri, Integrasi Afrika, dan Warga Guinea di Luar Negeri, Dr. Morissanda Kouyaté, menyatakan bahwa Guinea mempertahankan sikap yang konsisten dan tidak berubah mengenai isu Sahara.
Kouyaté juga menegaskan dukungan negaranya terhadap rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko, yang disebutnya sebagai satu-satunya solusi atas sengketa tersebut sebagaimana diajukan Maroko di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang yang dipimpin bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, dan Kouyaté.
Konsulat di Dakhla Jadi Penanda Sikap Guinea
Kouyaté turut menyinggung keberadaan Konsulat Jenderal Guinea di Dakhla sebagai bentuk konkret dari posisi negaranya.
Menurutnya, pembukaan konsulat tersebut pada Januari 2020 merupakan perwujudan dari sikap prinsipil Guinea sekaligus simbol solidaritas yang berkelanjutan antara Conakry dan Rabat.
Bagi Guinea, keberadaan perwakilan diplomatik di Dakhla tidak hanya berkaitan dengan hubungan konsuler, tetapi juga menjadi bagian dari ekspresi kebijakan luar negeri Conakry dalam isu Sahara.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa posisi Guinea yang telah dinyatakan sejak beberapa tahun lalu tetap dipertahankan dalam perkembangan diplomatik terbaru.
Bourita Apresiasi Dukungan Guinea
Menanggapi penegasan tersebut, Nasser Bourita menyampaikan apresiasi pemerintah Maroko terhadap dukungan Guinea yang dinilainya konsisten dan tanpa syarat.
Bourita merujuk pada sikap Guinea di berbagai forum regional dan internasional serta keberadaan Konsulat Jenderal Guinea di Dakhla sebagai bukti kesinambungan dukungan tersebut.
Isu Sahara menjadi salah satu bagian dari hubungan politik Rabat–Conakry yang lebih luas. Dalam sidang komisi kerja sama ke-8 itu, kedua negara juga menegaskan kembali keinginan memperkuat kemitraan bilateral di berbagai bidang.
Pemerintah Guinea menyebut pertemuan tersebut menghasilkan 25 kesepakatan kerja sama yang mencakup antara lain ekonomi, keuangan, transportasi udara, bea cukai, pertanian, energi, pariwisata, peradilan, kesehatan, pendidikan tinggi, riset, pelatihan vokasi, serta sejumlah sektor lainnya.
Dengan demikian, isu Sahara ditempatkan dalam konteks hubungan bilateral yang lebih luas, yang juga mencakup kepentingan ekonomi, pembangunan, dan kerja sama Afrika.
Persisma Sambut Penegasan Guinea
Perkembangan tersebut mendapat perhatian dari Indonesia. Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut penegasan Guinea sebagai perkembangan diplomatik yang menurutnya menunjukkan konsistensi hubungan antara kedua negara.
Dalam keterangannya dari Jakarta, Rabu, 9 September 2026, Wilson menilai dukungan Guinea, termasuk keputusan membuka konsulat di Dakhla, merupakan bagian penting dari perkembangan diplomasi Maroko terkait isu Sahara.
“Rencana otonomi khusus yang digagas oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia King Mohammed VI adalah langkah yang sangat realistis, berorientasi masa depan, dan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan manusia,” kata Wilson.
Ia menambahkan bahwa Persisma mengapresiasi negara-negara yang memilih pendekatan diplomatik dalam mendorong penyelesaian persoalan Sahara.
“Persisma mengapresiasi setinggi-tingginya konsistensi negara-negara sahabat seperti Guinea yang memilih jalan diplomasi damai dan mendukung penuh rencana otonomi khusus Maroko,” ujarnya.
Diplomasi dan Kepentingan Pembangunan
Wilson juga mengaitkan perkembangan diplomatik tersebut dengan kepentingan pembangunan dan stabilitas kawasan.
Menurut dia, kepastian mengenai tata kelola, keamanan, dan pembangunan menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah-langkah strategis ini membuktikan bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan Maroko bukan hanya solusi politik yang paling efektif, melainkan juga fondasi utama dalam membangun masa depan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di wilayah Sahara Maroko,” katanya.
Sementara itu, dari perspektif hubungan internasional, dukungan suatu negara terhadap posisi negara lain merupakan bagian dari dinamika diplomasi antarnegara. Dalam kasus Sahara, posisi berbagai negara berkembang melalui pernyataan politik, hubungan bilateral, serta langkah diplomatik seperti pembukaan perwakilan konsuler.
Karena itu, penegasan Guinea di Conakry menjadi bagian dari rangkaian perkembangan diplomatik yang terus berlangsung terkait isu Sahara, sementara penyelesaian akhir sengketa tetap menjadi bagian dari proses politik internasional yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme PBB.
Bagi Rabat dan Conakry, perkembangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa isu politik dapat berjalan beriringan dengan agenda kerja sama ekonomi dan pembangunan. Sidang Komisi Kerja Sama Bersama ke-8 tidak hanya menghasilkan penegasan posisi Guinea mengenai Sahara, tetapi juga memperluas kerangka kerja sama bilateral melalui 25 kesepakatan di berbagai sektor.***
(Agit/ Agus Giantoro/ Redaksi)
Tinggalkan Balasan