Pangandaran, inakor.id – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran mendukung kebijakan Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami terkait polemik kuota mahasiswa lokal pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad). PSI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena mengedepankan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan putra-putri daerah agar mampu bersaing secara akademik.
Ketua DPD PSI Kabupaten Pangandaran, Yayan Sugiyantoro, mengatakan kesempatan bagi masyarakat Pangandaran untuk mengenyam pendidikan tinggi tetap harus diperjuangkan. Namun, menurutnya, kesempatan itu harus dibarengi dengan kesiapan akademik agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan hingga lulus.
“Keberpihakan kepada putra daerah tentu harus kita dukung. Namun, keberpihakan itu juga harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jangan sampai niat baik justru menempatkan mahasiswa pada kondisi yang kesulitan mengikuti standar akademik di perguruan tinggi,” ujar Yayan, Selasa (30/6/2026).
Ia menegaskan, Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memiliki kewajiban menjaga standar mutu pendidikan. Karena itu, setiap calon mahasiswa tetap harus memenuhi kompetensi akademik yang telah ditetapkan.
“Sebagai PTN-BH, Unpad memiliki standar akademik yang harus dijaga. Standar tersebut bukan untuk membatasi kesempatan, melainkan untuk memastikan setiap mahasiswa mampu mengikuti proses pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas,” katanya.
PSI juga mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan program bimbingan belajar bagi calon mahasiswa asal Pangandaran. Menurut Yayan, langkah tersebut merupakan solusi yang lebih konstruktif dibanding memaksakan pemenuhan kuota tanpa memperhatikan kesiapan akademik peserta.
Selain itu, PSI menilai pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan administrasi keuangan dan perbaikan kondisi fiskal daerah.
“Kami melihat Ibu Bupati sedang melakukan langkah-langkah yang tidak mudah, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan warisan masa lalu, menata administrasi keuangan daerah, sekaligus melakukan efisiensi terhadap pos-pos belanja yang belum menjadi prioritas. Ini merupakan fondasi penting untuk menciptakan APBD yang sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.
Menurut PSI, efisiensi anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Menutup pernyataannya, Yayan mengajak seluruh elemen masyarakat melihat polemik PSDKU Unpad secara lebih komprehensif. Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar jumlah mahasiswa lokal yang diterima, melainkan bagaimana mereka dipersiapkan agar mampu memenuhi standar akademik dan menjadi lulusan yang berkualitas.
“Kami percaya, dengan tata kelola keuangan yang semakin sehat, kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, Pangandaran akan memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan