CILEGON,Inakor.id – Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang yang bertempat di Gedung DPRD Kota Serang Rabu (10/6/2026)
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh pers dan undangan dari Dinas Kominfo Kota Cilegon, Polres Cilegon, kodim 0623 Cilegon elemen masyarakat.
Pelantikan ini diwakili oleh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KWRI Provinsi Banten.
Ary Asyari selaku wakil DPD KWRI Banten, Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran dan kesuksesan agenda pelantikan dan pengukuhan para ketua DPC kota Cilegon, DPC kabupaten serang dan Kota serang setelah dilantik bisa menjalankan roda organisasi sehingga bisa bermanfaat untuk organisasi dan masyarakat,”Jelasnya
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang telah berjuang mempersiapkan hingga menyukseskan pelantikan tiga DPC KWRI.
“Semoga dengan terbentuknya kepengurusan baru bisa lebih baik lagi kedepannya.
Ini merupakan insan pers di wilayah Cilegon, Serang Kota, dan Kabupaten serang semakin meningkatkan profesionalisme dalam setiap karya jurnalistik dan selalu menjaga marwah organisasi dan menjaga integritas dan kredibilitasnya.
Ia juga berharap keberadaan KWRI di tingkat cabang dapat menjadi wadah yang memperkuat solidaritas wartawan, serta senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemban amanat informasi publik.
“Dengan dilantiknya pengurus baru ini, diharapkan KWRI semakin berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah serta menjadi mitra strategis pemerintah dan selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Ahmad Jajuli Ketua DPC KWRI Kota Cilegon,’
Mengungkapkan Pers adalah pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai pengawas independen.
Tanpa pers yang kritis dan bebas, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat,”tegas Jajuli
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, fungsi pers mencakup media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial yang menjaga jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel,”tutupnya
(Rohim)
Tinggalkan Balasan