MAKASSAR, INAKOR.ID –Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan kualitas pelaksanaan di wilayah Makassar, khususnya di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang. Sejumlah orang tua siswa SD dan SMP menyuarakan kekecewaan atas menurunnya porsi dan cita rasa makanan yang disajikan kepada anak-anak mereka.
“Awalnya memang bagus, anak-anak senang dan cukup kenyang. Tapi sekarang porsinya makin sedikit, rasanya juga tidak seperti dulu,” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (20/9/2025).
Padahal, program MBG ini sempat disambut positif karena menyasar 3.525 siswa dari 13 sekolah dan dikelola oleh mitra MBG Panakkukang 2. Namun, penurunan kualitas layanan menjadi perhatian serius masyarakat.
Pangkas Anggaran, Pangkas Nutrisi?
Menanggapi keluhan tersebut, H.M. Arifin Gassing, salah satu mitra pelaksana dari Badan Gizi Nasional (BGN), membenarkan adanya perubahan signifikan dalam penyajian makanan. Menurutnya, penurunan kualitas terjadi setelah adanya pembatasan anggaran oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makassar, yang menetapkan biaya hanya Rp6.500 per anak, jauh di bawah arahan Presiden yang disebut berada di kisaran Rp8.000–Rp10.000.
“Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu,” kata Arifin, yang juga tokoh masyarakat setempat.
Arifin mengungkapkan bahwa setelah Virtual Account program MBG tersedia pada awal Agustus 2025, terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. Ia mengaku sempat menutup dapur MBG selama 8 hari karena tekanan dan keluhan dari masyarakat.
Ancaman Penutupan Permanen dan Protes Profesionalisme
Setelah berdialog dengan Kepala SPPG, Arifin setuju membuka kembali dapur MBG dengan syarat pengadaan bahan makanan dilakukan melalui mitra UMKM lokal. Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami dipaksa cari bahan termurah untuk penuhi pagu Rp6.500. Tentu ini bertentangan dengan visi program yang ingin memberi makanan bergizi, bukan sekadar memberi makan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti manajemen yang dinilai tidak profesional, termasuk ketidakteraturan distribusi menu harian dan keterlambatan pembayaran. Ia mengaku terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya operasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
LSM Minta Audit dan Transparansi
Situasi ini mendapat perhatian dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketua LSM Lantiknal, Ismail Situru, SH, mendesak dilakukannya investigasi independen atas dugaan adanya penyimpangan teknis dan anggaran.
“Patut diduga ada oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Kami akan mendalami ini secara hukum dan moral,” tegasnya.
Sementara itu, Andi Akbar, SH, Direktur Hukum dari LSM Proggres, menyoroti minimnya transparansi dari pengawas program, yakni SPPG. “Jangan sampai mereka membentuk ‘kerajaan bisnis’ dari program prioritas Presiden. Anak-anak sekolah tidak boleh menjadi korban,” tegasnya.
Pihak Terkait Diminta Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Panakkukang belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi oleh tim redaksi melalui pesan tertulis dan kunjungan ke kantor SPPG belum membuahkan hasil. Ketidakhadiran klarifikasi ini dikhawatirkan semakin memperkuat asumsi adanya masalah dalam pelaksanaan program.
Pihak BGN pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan segera melakukan audit dan evaluasi mendalam guna memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan awal Presiden Prabowo, yakni menciptakan generasi emas yang sehat dan bergizi
Laporan (JMS)
Tinggalkan Balasan