CILEGON, INAKOR.ID – Pemerhati Pendidikan Nonformal sekaligus Pembina PKBM Al-Furqon, H. Samsuri, menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), khususnya terkait dukungan anggaran, kesejahteraan tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga kepastian kebijakan pendidikan kesetaraan.
Melalui tulisan reflektif bertajuk “PKBM Ideal: Ijazah Setara, Perhatian Harus Setara”, H. Samsuri mengajak para pemangku kebijakan, pengelola PKBM, Forum PKBM pusat dan daerah, serta Forum Tutor untuk bersama-sama memperkuat keberadaan pendidikan nonformal di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon.
Menurutnya, PKBM memiliki peran strategis dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, mulai dari faktor ekonomi, pekerjaan, usia, hingga kondisi sosial lainnya.
Namun, di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama mengenai ketimpangan dukungan terhadap penyelenggara pendidikan nonformal.
“PKBM yang ideal harus didukung dengan anggaran yang ideal. Jangan hanya menuntut PKBM memenuhi standar, tetapi melupakan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai standar tersebut,” menjadi salah satu pesan utama dalam refleksinya.
H. Samsuri menilai, peningkatan kualitas PKBM tidak cukup hanya melalui penerbitan regulasi, instruksi administratif, maupun pengawasan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.
Dukungan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan pengelola, tutor, dan tenaga kependidikan, serta pemenuhan fasilitas pembelajaran seperti ruang belajar, meja kursi, buku, perangkat teknologi, hingga peralatan praktik keterampilan.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan formal dan nonformal memiliki karakteristik berbeda. PKBM melayani warga belajar dengan latar belakang yang beragam, termasuk pekerja industri, pelaku usaha, masyarakat putus sekolah, hingga warga yang memiliki tanggung jawab keluarga.
Karena itu, fleksibilitas dalam pendidikan nonformal harus tetap diberikan tanpa mengabaikan standar pembelajaran, kompetensi, penilaian, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Fleksibilitas bukan berarti bebas dari aturan. Fleksibilitas adalah cara memberikan kesempatan belajar yang lebih sesuai dengan kondisi warga belajar, dengan tetap menjaga mutu,” demikian pandangan yang disampaikan.
Soroti Multitafsir Kebijakan dan Kesejahteraan Tutor
Selain persoalan anggaran, H. Samsuri turut menyoroti adanya perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pendidikan kesetaraan yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola PKBM.
Menurutnya, diperlukan kejelasan regulasi dan kesamaan pemahaman antara pemerintah, pengawas, serta penyelenggara pendidikan nonformal. Pembinaan dan pengawasan juga seharusnya berjalan beriringan dengan pendampingan agar pengelola dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Ia mengingatkan bahwa PKBM tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat memperoleh ijazah. Lebih dari itu, PKBM harus mampu membangun pengetahuan, keterampilan, karakter, kemandirian, dan kesempatan masa depan bagi masyarakat.
Program pendidikan kesetaraan, menurutnya, perlu diperkuat dengan keterampilan hidup atau life skills, seperti otomotif, menjahit, tata boga, furnitur, teknologi digital, dan kewirausahaan sesuai kebutuhan masyarakat.
Forum PKBM Diharapkan Menjadi Wadah Perjuangan
Dalam refleksinya, H. Samsuri juga memberikan perhatian terhadap peran Forum PKBM di tingkat pusat maupun daerah, terutama menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Daerah (Musda).
Ia berharap agenda pergantian kepengurusan tidak sekadar menjadi proses pemilihan pemimpin organisasi, tetapi menjadi momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, menyatukan aspirasi anggota, serta merumuskan agenda perjuangan yang konkret.
Menurutnya, Forum PKBM harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara pendidikan nonformal dengan pemerintah, sekaligus memperjuangkan kepentingan anggotanya melalui advokasi yang terarah dan berkelanjutan.
Sejumlah agenda yang dinilai perlu diperjuangkan meliputi penguatan anggaran PKBM, peningkatan kesejahteraan tutor, pemenuhan sarana prasarana, kepastian regulasi, serta penguatan pembinaan dan pengawasan yang proporsional.
“Jangan sampai Munas dan Musda hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi belum menghasilkan langkah nyata bagi kemajuan PKBM,” tegasnya dalam pesan reflektif tersebut.
PKBM Harus Bertransformasi Menjadi Pilihan Masyarakat
Di akhir tulisannya, H. Samsuri mengajak seluruh penyelenggara PKBM untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi pengelolaan, akurasi data warga belajar, serta kualitas pembelajaran.
Ia meyakini bahwa PKBM memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan bermutu, bukan sekadar menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses sekolah formal.
Namun, cita-cita tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengelola lembaga, tenaga pendidik, masyarakat, hingga dunia usaha.
“PKBM bukan pendidikan kelas dua. PKBM adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang berhak tumbuh, berkembang, dan memperoleh dukungan yang layak,” demikian pesan H. Samsuri.
Melalui refleksi tersebut, ia berharap perhatian terhadap pendidikan nonformal tidak berhenti pada pengakuan kesetaraan ijazah, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, kesejahteraan tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan yang lebih berkeadilan.
H. Samsuri
Pemerhati Pendidikan Nonformal, Pembina PKBM Al-Furqon, sekaligus Ketua Yayasan Al-Furqon Cikebel, Grogol.



Tinggalkan Balasan