KOTA BANDUNG, INAKOR.ID — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat menggelar diskusi panel bertajuk “Carut-Marut Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kepercayaan Publik”. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung DPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Jalan BKR No. 112, Kota Bandung, Kamis (1/10/2026).
Diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, serta pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kegiatan dihadiri Ketua DPW Pemuda Pancasila Jawa Barat H. Dian Rahadian, S.H., MH., beserta jajaran pengurus. Turut hadir Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Barat Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H., jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri, akademisi Dr. Mas Putra Zero Januarsyah, S.H., M.H., para kader hukum Pemuda Pancasila Jawa Barat, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam keterangannya kepada awak media seusai kegiatan, Ketua DPW Pemuda Pancasila Jawa Barat H. Dian Rahadian SH., MH., mengatakan, diskusi panel tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bulan bakti Pemuda Pancasila Jawa Barat.
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada internal organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bulan Oktober ini merupakan rangkaian bulan bakti Pemuda Pancasila. Sebelumnya kami melaksanakan jambore yang memberikan pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Sekarang melalui BPPH, kami menggelar diskusi panel mengenai persoalan hukum,” ujar Dian.
Ia menjelaskan, Pemuda Pancasila memiliki sejumlah badan dan lembaga yang secara aktif menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) yang memiliki perhatian terhadap persoalan hukum, baik di lingkungan internal organisasi maupun masyarakat luas.
Dian menegaskan, besarnya jumlah anggota Pemuda Pancasila di Jawa Barat juga diikuti tanggung jawab organisasi untuk memberikan pembinaan, pemahaman hukum, serta pendampingan ketika anggota menghadapi persoalan hukum.
“Dengan jumlah anggota yang secara data di KTA sudah mencapai sekitar 200 ribu, tentu ada tanggung jawab kami untuk melakukan pembinaan dan pembelaan kepada anggota,” katanya.
Namun demikian, Dian menekankan bahwa fungsi BPPH tidak sebatas memberikan pendampingan hukum kepada kader yang sedang menghadapi perkara. Para advokat yang tergabung di dalamnya juga didorong untuk aktif melakukan penyuluhan hukum.
Menurut dia, peningkatan pemahaman hukum di kalangan anggota menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sekaligus menekan potensi kriminalitas.
“Selain mendampingi kawan-kawan kader yang terjerat masalah hukum, kami juga menekankan kepada kawan-kawan advokat agar aktif melakukan penyuluhan. Tujuannya supaya tingkat kriminalitas di kalangan anggota semakin menurun,” ungkapnya.
Dian juga menyoroti pentingnya perubahan citra organisasi di tengah masyarakat. Ia menyebut Pemuda Pancasila terus berupaya membangun organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia menegaskan, setiap anggota memiliki kewajiban untuk menjaga perilaku serta nama baik organisasi yang membawa nama Pancasila.
“Kami selalu menekankan kepada anggota bahwa ini adalah organisasi yang menyandang nama Pancasila. Karena itu, dalam keseharian, perilaku dan program organisasi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dian mengatakan, Pemuda Pancasila Jawa Barat terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk pengusaha, advokat, dokter, politisi, birokrat, serta elemen masyarakat lainnya.
Keragaman latar belakang tersebut, menurutnya, dapat menjadi kekuatan organisasi dalam menjalankan berbagai program pengabdian, termasuk di bidang hukum.
Dalam konteks penegakan hukum, Pemuda Pancasila Jawa Barat melalui BPPH berkomitmen terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila, kebenaran, dan keadilan.
“Kami akan terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila, nilai kebenaran, dan berupaya memberikan karya terbaik dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pada umumnya maupun anggota organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, program penyuluhan hukum yang dilakukan BPPH bukan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan. Program tersebut telah berjalan dan akan terus dikembangkan seiring semakin banyaknya advokat dari berbagai latar belakang organisasi profesi yang bergabung dalam Pemuda Pancasila.
Dian menyebut, para advokat tersebut memiliki semangat dan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesadaran hukum, baik di lingkungan internal organisasi maupun masyarakat.
Selain penyuluhan, BPPH juga membuka ruang bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hukum.
“Kami siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang buta hukum, masyarakat yang membutuhkan, maupun masyarakat yang merasa terzalimi,” katanya.
Dalam diskusi panel tersebut, persoalan mengenai persepsi publik terhadap penegakan hukum juga menjadi salah satu perhatian. Termasuk munculnya anggapan di masyarakat mengenai hukum yang dinilai tidak selalu berjalan seimbang serta fenomena “no viral, no justice” yang menunjukkan adanya persepsi bahwa sebuah perkara baru mendapat perhatian luas setelah menjadi viral.
Dian mengatakan, persoalan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dibahas secara terbuka melalui forum diskusi yang melibatkan unsur penegak hukum, akademisi, advokat, organisasi masyarakat, dan masyarakat.
Ia berharap hasil diskusi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat kesadaran hukum dan menciptakan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
“Insya Allah dari hasil diskusi ini kami siap bersama-sama masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Dian berharap Pemuda Pancasila bersama seluruh badan dan lembaga yang ada di dalamnya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat.
“Karena sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah Pemuda Pancasila dan BPPH bersama seluruh badan yang ada siap menjadi organisasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” pungkasnya.***
(Wawat S)
Tinggalkan Balasan