Pangandaran, inakor.id – Krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi perhatian serius di tengah persiapan perayaan Milangkala ke-14. Mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, bahkan tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan kritik terhadap kepekaan pemerintah daerah dalam merespons kesulitan masyarakat.
Momen emosional tersebut terjadi dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran sekaligus Mitigasi Dampak El Nino dan Kemarau Panjang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jumat (9/10/2026).
Di hadapan pimpinan DPRD dan jajaran pejabat daerah, Jeje mempertanyakan prioritas pemerintah yang masih mematangkan kegiatan seremonial ketika sebagian masyarakat harus berjuang mendapatkan air bersih.
“Miris saya mendengarnya. Empati terhadap situasi tidak ada sama sekali,” kata Jeje sambil mengusap air matanya.
Ia kemudian menyinggung kondisi warga yang harus menunggu hingga berminggu-minggu untuk memperoleh air bersih.
“Menangis saya. Rakyat sedang susah air, mengantre dua minggu, kok kita malah joget-joget? Rasa kepekaan pemimpin terhadap kondisi yang ada ke mana?” ujarnya.
Menurut Jeje, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penanganan darurat kekeringan, termasuk memastikan wilayah terdampak terpetakan dengan baik dan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
Ia juga menyoroti perlunya langkah mitigasi yang lebih terarah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terutama dalam memetakan wilayah rawan kekeringan serta mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan sanitasi masyarakat.
Distribusi Air Bersih Jangkau 60.000 Jiwa
Persoalan krisis air bersih di Pangandaran bukan sekadar kekhawatiran. Distribusi bantuan air yang telah menjangkau sekitar 60.000 jiwa menunjukkan luasnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air selama musim kemarau.
Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pangandaran, Nana Suryana, mengungkapkan penyaluran bantuan air bersih masih harus dilakukan secara berulang karena sebagian sumber air milik warga belum kembali normal.
“Distribusi air bersih ini tidak bisa hanya satu kali untuk satu desa. Pasti akan berulang,” kata Nana.
Ia menjelaskan, keterbatasan armada, luasnya wilayah pelayanan, serta kondisi geografis menjadi kendala dalam mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kondisi tersebut membuat petugas harus mengatur penyaluran air secara berkelanjutan, sementara kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, Nana mendorong penambahan tandon air di desa-desa rawan kekeringan. Keberadaan tempat penampungan dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh pasokan air ketika distribusi bantuan tidak dapat dilakukan setiap saat.
Selain penanganan darurat, ia menekankan pentingnya pemeliharaan sumber mata air, danau, dan sungai yang masih dimanfaatkan masyarakat. Perlindungan kawasan hutan dan penanaman pohon juga dinilai perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang.
Asep Noordin: Empati Harus Diikuti Tindakan Nyata
Senada dengan persoalan yang disoroti Jeje, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis air bersih.
Menurut Asep, penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi bantuan air ketika musim kemarau tiba. Pemerintah perlu menyusun langkah berkelanjutan untuk melindungi sumber mata air dan kawasan resapan agar ketersediaan air tetap terjaga.
“Empati itu tidak cukup hanya punya rasa prihatin, tetapi harus ada kompensasi dan tindak lanjut dari rasa keprihatinan tersebut,” ujar Asep.
Ia menegaskan, perlindungan sumber mata air, daerah aliran sungai, dan kawasan resapan harus diperkuat melalui kebijakan tata ruang serta regulasi yang memadai.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi karena sejumlah sumber mata air berada di kawasan yang dikelola Perum Perhutani maupun lembaga lainnya.
Asep juga mengingatkan bahwa keberlangsungan sumber air berkaitan langsung dengan pelayanan air bersih kepada masyarakat, termasuk yang disalurkan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Kalau sumber mata air kita kering, PDAM juga pasti terdampak,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan pengiriman air menggunakan kendaraan tangki, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sumber air baku dan perlindungan lingkungan.
Jeje Soroti Potensi Beban Anggaran Desa
Selain persoalan kekeringan, Jeje turut mempertanyakan potensi beban anggaran yang harus ditanggung desa dalam mengikuti rangkaian kegiatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Ia menilai, partisipasi desa dalam berbagai perlombaan dan festival berpotensi menimbulkan pengeluaran tambahan, meskipun kegiatan tersebut tidak seluruhnya dibiayai langsung melalui APBD kabupaten.
Jeje mencontohkan kemungkinan pengeluaran untuk menyewa kendaraan hias, membeli kostum, dan memenuhi kebutuhan lainnya.
“Ada 93 desa. Kalau masing-masing harus ikut lomba, sewa odong-odong, beli kostum, katakanlah habis Rp10 juta per desa, itu sudah hampir Rp1 miliar uang keluar. Dari mana anggarannya? Itu uang rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan pemerintah desa memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar yang jelas serta tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
“Ingat, Anda berpotensi diperiksa oleh APH (aparat penegak hukum). Jangan sampai persoalan anggaran ini menyeret banyak pihak ke ranah hukum,” ujarnya.
Krisis Air Jadi Ujian Prioritas Pemerintah
Kritik Jeje, desakan Asep Noordin, dan kondisi yang dihadapi Tagana memperlihatkan bahwa krisis air bersih di Pangandaran membutuhkan penanganan lebih dari sekadar langkah darurat.
Distribusi air yang telah menjangkau sekitar 60.000 jiwa perlu diimbangi dengan penambahan fasilitas penampungan, pemetaan wilayah rawan kekeringan, perlindungan sumber mata air, serta koordinasi lintas instansi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kebijakan mitigasi kekeringan disusun berdasarkan kondisi aktual di lapangan, sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Bagi Jeje, persoalan tersebut semestinya menjadi pengingat bahwa peringatan hari jadi daerah harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Kita ini bukan memimpin di hutan rimba. Ada rakyat, ada masyarakat yang jeritannya harus didengar. Jangan tunggu rakyat bergerak dengan caranya sendiri karena merasa aspirasinya dibungkam,” tutur Jeje.
Di tengah persiapan Milangkala ke-14, persoalan krisis air bersih menjadi ujian bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan prioritas kebijakan, memastikan pelayanan dasar masyarakat, dan membangun solusi yang mampu mengurangi risiko kekeringan pada masa mendatang.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan