BONE, INAKOR,ID – Ketiadaan rumah rehabilitasi di Kabupaten Bone kembali menegaskan seriusnya persoalan penanganan narkoba di daerah yang kini berstatus zona darurat. Meski angka penyalahgunaan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah daerah hingga hari ini belum juga menyediakan fasilitas rehabilitasi yang layak untuk pecandu maupun korban kecanduan.
Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone—lembaga yang selama bertahun-tahun memantau dinamika peredaran dan penanganan narkoba di Bone—menyampaikan kritik keras atas kelambanan pemerintah dalam merespons kebutuhan tersebut. Dari temuan lapangan, mereka mendapati banyak pecandu yang seharusnya mendapatkan pendampingan justru dibiarkan tanpa akses rehabilitasi apa pun. Kondisi ini bukan hanya membuat mereka kembali terjerumus, tetapi juga membuka peluang munculnya pengguna baru serta menguatnya jaringan peredaran.
Ketua Forbes Anti Narkoba Bone, Andi Singkeru Rukka, menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengetahui urgensi pembangunan rumah rehabilitasi. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkret yang dilakukan.
“Sudah bertahun-tahun kami dorong. Tapi sampai sekarang, tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak terkait,” ujar Andi Singkeru Rukka kepada ENews Indonesia, Ahad 16 November 2025.
Menurut hasil penelusuran Forbes, lambannya pembangunan fasilitas rehabilitasi bukan disebabkan kurangnya urgensi, melainkan minimnya prioritas kebijakan. Padahal Bone merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan narkoba tertinggi di Sulawesi Selatan, dan berkali-kali masuk tiga besar wilayah merah berdasarkan pemetaan sejumlah lembaga anti narkoba.
Dalam situasi stagnasi tersebut, Forbes menawarkan konsep rehabilitasi alternatif yang dinilai lebih progresif dan berbasis masyarakat.
“Semua tempat adalah rumah rehabilitasi, semua orang adalah konselor, dan semua bertindak secara nonlitigasi,” ungkap Andi Singkeru Rukka.
Konsep ini lahir dari temuan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui ke mana harus membawa anggota keluarga yang kecanduan. Banyak yang akhirnya memilih diam, menyerahkan keadaan, atau membiarkan kondisi pengguna semakin memburuk. Rendahnya literasi narkoba di tingkat keluarga dan komunitas juga membuka celah bagi jaringan pengedar memanfaatkan situasi.
Forbes menilai bahwa peningkatan edukasi dan sosialisasi harus menjadi strategi utama dalam perang melawan narkoba, bukan sekadar kegiatan seremonial yang berulang tanpa dampak nyata.
Di sisi lain, meski operasi penindakan aparat terus digencarkan, tanpa fasilitas rehabilitasi yang memadai, para pecandu berisiko diproses hukum atau dikembalikan ke lingkungan yang sama—yang justru memicu kembali kecanduan.
Karena itu, Forbes mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah strategis sebelum krisis narkoba di Bone kian meluas dan sulit dikendalikan.
“Kalau rumah rehab terus diabaikan, kita bukan hanya kehilangan generasi, tetapi sedang membiarkan peredaran gelap tumbuh tanpa perlawanan yang seimbang,” tegas Andi Singkeru Rukka
Laporan : Ardy.
Tinggalkan Balasan