Pangandaran, inakor.id – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran terus bergulir. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait diskresi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Ade Ruminah, menjelaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan DPP, khususnya Ketua Umum DPP Partai Golkar. Menurutnya, terdapat sejumlah kabupaten/kota yang mendapatkan diskresi dari pusat.
“Diskresi itu adalah kewenangan Ketua Umum DPP. Yang punya hak diskresi itu adalah pusat. Ada beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan diskresi,” kata Ade saat diwawancarai, Kamis (1/10/2026).
“Kalau menurut AD/ART kan dua periode. Kalau sudah ada diskresi, artinya ada pengecualian dan ada penilaian khusus dari DPP. Kewenangannya ada di DPP,” ujarnya.
Ade mengatakan, dalam dinamika Musda Golkar Pangandaran, terdapat kader yang menginginkan agar proses pergantian kepemimpinan tetap dilaksanakan melalui musda secara demokratis.
Menurutnya, aspirasi tersebut bukan merupakan bentuk pertentangan atau konflik, melainkan bagian dari dinamika internal organisasi.
“Sebenarnya bukan selisih, ini dinamika. Ada gerakan dari kader yang tidak mau diskresi itu turun kepada yang sudah dua periode. Mereka ingin ada pembaruan dan meminta musda dilaksanakan secara demokratis,” katanya.
Ade menegaskan, Partai Golkar memiliki mekanisme organisasi yang memberikan ruang bagi kader untuk mengikuti proses pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
“Saya sebagai kader Partai Golkar, alhamdulillah sudah tiga periode di DPRD. Saya diminta oleh kader Partai Golkar di tingkat kecamatan dan sudah mendapatkan surat dukungan. Kalau untuk persyaratan pencalonan, dukungan 30 persen dari pemilik hak suara, saya sudah memenuhi,” ujarnya.
Terkait kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran saat ini, Ade menilai proses yang berlangsung sejauh ini masih berjalan dengan baik dan tidak sampai menimbulkan konflik terbuka.
“Saya lihat Pak Ketua sangat bagus memimpinnya, jadi tidak menimbulkan konflik. Tetap berjalan lancar. Memang bukan gesekan, tapi dinamika. Wajar,” kata Ade.
Ia menyebut dinamika yang terjadi justru menunjukkan bahwa kehidupan organisasi Partai Golkar masih berjalan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses musda merupakan bagian dari dinamika politik internal partai.
“Kalau saya menangkapinya positif saja. Artinya Golkar hidup, karena ada dinamika,” ujarnya.
Mengenai calon yang mulai muncul menjelang Musda, Ade menyebut saat ini setidaknya terdapat tiga nama yang telah mencuat, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran saat ini.
“Calon yang sudah muncul sekitar tiga orang, termasuk Pak Ketua. Kalau memang mendapatkan diskresi dan bisa maju kembali, beliau kemungkinan bisa maju. Saya sendiri juga siap untuk maju,” katanya.
Ade berharap proses menuju Musda dapat segera mengerucut melalui musyawarah dan mufakat antarkandidat. Hal tersebut dinilai penting agar dinamika internal tetap berjalan kondusif.
“Harapannya tentu harus segera mengerucut, harus segera bermufakat kalau musda ingin segera dilaksanakan. Antara calon yang ada ini harus bermufakat, supaya tidak terjadi gesekan,” tuturnya.
Menurut Ade, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan final di antara para calon. Namun, proses komunikasi dan pembahasan masih terus berjalan.
“Belum ada kemufakatan. Masih proses. Ini masih dinamis. Mudah-mudahan mengerucut kepada satu kemufakatan,” katanya.
Ade menambahkan, pelaksanaan Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran masih menunggu proses internal dan kesepakatan yang berkembang. Karena itu, berbagai kemungkinan masih dapat terjadi hingga pelaksanaan musda.
“Ini namanya politik, masih dinamis. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerucut kepada satu kemufakatan,” pungkasnya.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan