Pangandaran, inakor.id – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran menegaskan sikap tegas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang seluruh kadernya terlibat dalam operasional program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga independensi serta mencegah potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran publik.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyebutkan bahwa larangan itu bahkan telah diterapkan sebelum adanya arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
“Saya sudah melarang kader untuk terlibat di MBG, bahkan sebelum ada surat resmi dari DPP,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, keterlibatan kader dalam pengelolaan program berpotensi menimbulkan persoalan etika dan melemahkan fungsi kontrol di lapangan. Ia menegaskan, sebagai bagian dari partai yang dekat dengan masyarakat, kader seharusnya fokus pada pengawasan, bukan ikut dalam operasional program.
Jeje juga menyoroti besaran anggaran dalam program MBG yang dinilai memiliki potensi keuntungan cukup besar, khususnya pada sektor penyediaan makanan. Dengan alokasi sekitar Rp10 ribu per porsi, ia mengingatkan adanya risiko penurunan kualitas demi mengejar margin keuntungan.
“Kalau bicara keuntungan memang besar. Tapi sebagai kader yang dekat dengan masyarakat, kami memilih untuk tidak terlibat dan fokus pada pengawasan,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi membuka peluang praktik rente dalam program yang dibiayai negara. Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan pihak yang independen menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
“Kalau semua ikut mengelola, lalu siapa yang mengawasi ketika ada persoalan?” katanya.
Jeje menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen partai dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program publik, sekaligus memastikan pelaksanaan MBG tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan