BANDUNG, INAKOR.ID — Komunitas Buah Batu Corporation (BBC) mendesak Pemerintah Kota Bandung memberikan penjelasan terbuka terkait sejarah dan pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu.
Desakan tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Bandung, Rabu (10/9/2025), yang dihadiri Ketua Umum BBC Haji Bagus, Sekjen BBC Ivan Bachri, Ketua Bidang Hukum BBC Rio, serta jajaran tim hukum dan pengurus BBC.
Sekjen BBC Ivan Bachri menegaskan, CFD Buah Batu sejak awal digagas dan dikelola secara mandiri oleh BBC. Menurutnya, BBC menjalankan kegiatan tersebut selama bertahun-tahun tanpa menerima dana dari APBD Kota Bandung.
“Semua orang Bandung tahu, CFD Buah Batu itu dipelopori dan dilaksanakan secara mandiri oleh komunitas BBC,” ujar Ivan.
BBC juga mempertanyakan kebijakan Pemkot Bandung yang mengambil alih pengelolaan CFD sekaligus mengalokasikan anggaran. Ketua Umum BBC Haji Bagus menyebut, pihaknya telah memiliki pengalaman panjang dalam menjaga kegiatan CFD tetap aman, nyaman, bersih, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kenapa tidak bekerja sama dengan kami? Kami yang mencetuskan dan selama 10 tahun kami kelola,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum BBC Rio meminta Pemkot Bandung membuka secara transparan dasar kebijakan, bentuk kerja sama, serta penggunaan anggaran CFD Buah Batu. Ia juga menyinggung informasi mengenai temuan BPK terkait anggaran CFD dan meminta persoalan tersebut dikaji secara menyeluruh.
BBC mengaku telah mengirimkan surat audiensi kepada Pemkot Bandung, namun belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung.
Rio menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan terdapat pernyataan yang dinilai merugikan nama baik BBC, pihaknya siap mempertimbangkan langkah hukum.
“Kami tidak meminta uang. Kami hanya ingin CFD Buah Batu kembali ke relnya dan melibatkan pihak yang memiliki sejarah serta pengalaman,” tegasnya.
Dalam jumpa pers tersebut, BBC menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta pencabutan Kepwal Bandung Nomor 551/11/2023, audit dan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan anggaran, penjelasan serta pertanggungjawaban publik dari Wali Kota Bandung, dan pengembalian keterlibatan BBC dalam pengelolaan CFD Buah Batu sesuai mekanisme yang berlaku.
BBC berharap Pemkot Bandung segera memberikan klarifikasi sehingga polemik pengelolaan CFD Buah Batu dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan.***
(Wawat S)
Tinggalkan Balasan