Pangandaran, inakor.id – Anggota DPR RI Komisi VI, H. Ida Nurlaela Wiradinata, meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pangandaran, Minggu (28/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka masa reses sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang terdampak banjir musiman.
Salah satu lokasi yang dikunjungi berada di Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang. Di lokasi tersebut, Ida berdialog langsung dengan warga yang mengeluhkan kerusakan rumah, terganggunya aktivitas sehari-hari, serta menurunnya pendapatan akibat banjir yang kerap berulang.
“Kami ingin mendengar langsung keluhan masyarakat di lapangan. Apa yang menjadi kebutuhan mendesak warga akan kami catat dan perjuangkan di tingkat pusat,” ujar Ida saat berdialog dengan warga.
Menurut Ida, persoalan banjir di Pangandaran tidak bisa dipandang sebagai kejadian sesaat. Dampaknya, kata dia, tidak hanya bersifat material, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis warga serta kelangsungan ekonomi masyarakat setempat.
“Kalau banjir terus terjadi setiap tahun, tentu masyarakat yang paling dirugikan. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi jangka panjang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah, menurutnya, membutuhkan dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus ada perencanaan yang matang, mulai dari normalisasi sungai, penguatan infrastruktur pengendali banjir, sampai koordinasi lintas lembaga,” tegas Ida.
Selain menyerap aspirasi, Ida juga menyerahkan bantuan berupa ratusan paket sembako kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian awal pascabencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.
Salah seorang warga Desa Maruyungsari, Asep (45), berharap kunjungan tersebut dapat membawa perubahan nyata.
“Kami berharap ada solusi yang betul-betul permanen. Jangan sampai setiap musim hujan kami selalu kebanjiran,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi menghadirkan kebijakan konkret guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan