Aceh Tenggara, inakor.id — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) kembali menyoroti, “Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh,” Jum’at (1/3/2024).
Presiden LIRA Andi Syafrani menilai trend vonis ringan hingga bebas bagi terdakwa kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, itu upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan situasi ini sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan amanat anti korupsi, kata Presiden LIRA kepada sejumlah media, yang pers rilisnya dikirimkan Bupati LIRA Aceh Tenggara kepada inakor.id.
Dalam pers rilis itu Presiden LIRA Andi Syafrani mengatakan, “Banyaknya jumlah vonis bebas terdakwa kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), menunjukkan tidak adanya gerakan dan semangat Anti korupsi yang kuat di Pengadilan Tipikor Banda Aceh,” Sebut Andi yang juga pakar hukum Tata Negara alumni UIN Jakarta.
Mantan Tim Pengacara sengketa Pilpres Jokowi-Makruf Amin pada Pilpres 2019 silam itu merincikan, dalam kurun waktu 5 tahun terkahir vonis bebas terdakwa korupsi mencapai 22 kasus. Namun 77 persen vonis bebas tersebut dibatalkan Mahkamah Agung karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
“Padahal Presiden Joko Widodo pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 12 Desember 2023, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang punya dampak besar terhadap pembangunan Negara dan merusak ekonomi, serta menyengsarakan rakyat.”
“Namun faktanya, para pihak yang diberi amanah untuk menegakkan hukum sepertinya tak melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime. Hal itu terbukti karena masih banyaknya terdakwa kasus korupsi mendapat putusan ringan hingga vonis bebas di pengadilan Tipikor Banda Aceh,” tambahnya lagi.
Atas fenomena ini perlu mendapat pengawasan langsung dari Komisi Yudisial maupun lembaga-lembaga lainnya yang konsen terhadap gerakan anti korupsi terhadap proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tegas Andi Syafrani.
Sementara itu, Saleh Selian Bupati LIRA Aceh Tenggara menanggapi fenomena yang terjadi di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, menjadikan Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi “Angin Surga” bagi terdakwa kasus korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan sejumlah kasus yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berujung pada putusan ringan hingga vonis bebas.
“Tentunya ini menjadi preseden buruk upaya memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya. Dan Praktek yang dilakukan Pengadilan Tipikor Banda Aceh kembali mendulang rasa pesimisme masyarakat akibat putusan yang tidak sesuai dengan harapan publik,” pungkas Saleh Selian, Bupati LIRA Aceh Tenggara.
Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, memvonis bebas bekas Bupati Aceh Tamiang, Mursil dan kawan-kawan (dkk) terkait perkara korupsi pengadaan tanah di Kabupaten itu. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh atas perbuatan Mursil dkk ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 6,4 Milyar.
Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hamzah Sulaiman, didampingi R Daddy dan Ani Hartati sebagai anggota di PN Tipikor Banda Aceh, Selasa (27/2/2024).
Sebelumnya vonis bebas juga dibacakan terhadap terdakwa korupsi Pengadaan Lahan Tempat Penampungan Akhir (TPA), Lhok Batee, Sabang, Tahun Anggaran 2020.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Pimpinan Cabang KJPP Dasa’at Yudhistira dan Rekan cabang Medan, Dodi Anshari pada Kamis (14/12/2023 ) lalu. [Amri Sinulingga]
