Pangandaran, inakor.id – Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran, Rizky Fajri Gunawan, menyoroti dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.
Rizky menilai peristiwa tersebut sangat disayangkan, terlebih pihak yang menjadi korban merupakan kalangan santri yang seharusnya dapat menjadi mitra aparat dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, tindakan kekerasan oleh oknum aparat tidak dapat dibenarkan. Keberadaan aparat di tengah masyarakat semestinya memberikan perlindungan, rasa aman, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
Sebelumnya, Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 50/Kandang Wesi, Letkol Inf. Naryanto, telah menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kekerasan tersebut dalam konferensi pers di Sagati, Kecamatan Cijulang. Ia juga memastikan oknum prajurit berinisial HC telah diserahkan dan ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Rizky meminta agar penanganan perkara berjalan secara tuntas, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mendorong pimpinan satuan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami meminta ketegasan dari pimpinan Batalyon TP maupun jajaran terkait agar persoalan ini benar-benar diusut sampai tuntas. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, terlebih yang menjadi korban adalah santri,” tegas Rizky, Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara aparat TNI dengan masyarakat, termasuk lingkungan pesantren. Menurutnya, santri dan aparat seharusnya dapat saling bersinergi dalam menjaga keamanan serta keutuhan bangsa.
Lebih lanjut, Rizky menyampaikan bahwa apabila penanganan kasus tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, pihaknya bersama elemen masyarakat Pangandaran berpotensi mengambil langkah lanjutan melalui aksi penyampaian aspirasi dengan skala yang lebih besar.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara profesional sehingga memberikan kepastian hukum bagi para korban serta menjadi evaluasi bagi semua pihak.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan