Bungo, INAKOR.ID – Sorotan publik kembali mengarah pada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait minimnya pengungkapan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
Sorotan tersebut tertuju kepada dua Institusi Hukum di Bungo, yang mana Kepala Kejaksaan Negeri Bungo (Kajari) yang diketahui sejak 12 Januari 2026 telah beralih komado kepada Fik Fik Zulrofik, SH MH serta Kepala Kepolisian Resort Bungo yang juga berganti pada awal Maret 2026 dan saat ini dijabat oleh AKBP Zamri Elfino, S.I.K. namun publik menilai hingga pertengahan tahun ini belum ada satupun keberhasilan dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun.
Salah satu sorotan tersebut datang dari Aktivis antikorupsi kabupaten Bungo bernama Fahlefi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM – INAKOR) Provinsi Jambi.
Fahlefi menilai, lemahnya pengungkapan kasus korupsi di Bungo menunjukkan adanya masalah serius dalam komitmen aparat terhadap pemberantasan korupsi.
“Kita melihat banyak indikasi, tetapi hanya sedikit yang benar-benar ditindaklanjuti. Ini menimbulkan kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara maksimal.” Ujarnya kepada media ini pada Selasa (30/06/2026).
Menurut Fahlefi minimnya penindakan dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan independensi aparat penegak hukum. Jangan sampai publik menaruh rasa khawatir adanya intervensi kepentingan hingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tersebut.
“Kita butuh ketegasan, bukan sekadar janji. Jika aparat tidak serius, publik akan semakin apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi,” Ucap Fahlefi mengakhiri pembicaraannya kepada wartawan media ini. (hj)
Tinggalkan Balasan