Pangandaran, inakor.id – Upaya penyelamatan kawasan pesisir Pangandaran terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Serikat Petani Pasundan (SPP) menginisiasi aksi reboisasi pantai yang dirangkaikan dengan Evaluasi dan Refleksi Akhir Tahun 2025, dengan fokus penanaman pohon kelapa sebagai langkah mitigasi bencana ekologis.
Kegiatan bertajuk “Gerakan Reboisasi dan Penyelamatan Lingkungan Pesisir Pantai Pangandaran” tersebut dilaksanakan di sepanjang pesisir Pantai Batu Hiu hingga Karang Tirta. Aksi ini melibatkan perwakilan SPP dari 10 kabupaten, pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, organisasi masyarakat sipil, tokoh budaya, serta kalangan pendidikan.
Sekretaris Jenderal SPP, Agustiana, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi gerakan petani selama 2025, tetapi juga respons nyata terhadap meningkatnya ancaman krisis lingkungan di wilayah pesisir. Ia menilai kerusakan ekosistem pantai kian masif akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya pelaksanaan reforma agraria.
“Reforma agraria semestinya ditempatkan sebagai bagian dari mitigasi bencana sekaligus solusi menghadapi krisis pangan,” ujar Agustiana, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, penguasaan sumber-sumber agraria oleh korporasi skala besar telah mempersempit ruang hidup masyarakat dan memperparah degradasi lingkungan. Karena itu, SPP memilih menempuh jalur aksi langsung melalui reboisasi pesisir sebagai bentuk perlawanan sekaligus tawaran solusi ekologis.
Dalam kegiatan tersebut, SPP melakukan penanaman pohon kelapa dan tanaman penguat abrasi lainnya di sepanjang pesisir dengan total panjang mencapai sekitar lima kilometer.
“Setiap Organisasi Tani Lokal di Pangandaran kami wajibkan menanam sedikitnya 50 pohon kelapa sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga wilayah pesisir,” tegasnya.
Penasihat SPP Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa penanaman pohon kelapa di kawasan pantai sebenarnya telah lama menjadi wacana pembangunan daerah. Dengan garis pantai mencapai 91 kilometer, menurutnya, pengelolaan pesisir harus disesuaikan dengan karakter geofisika masing-masing wilayah.
“Pengembangan pantai tidak bisa diseragamkan. Kita ingin kawasan pesisir tumbuh selaras dengan alamnya, sehingga bisa muncul konsep seperti pantai cemara, coconut beach, pantai pandan, dan lainnya,” kata Asep.
Ia menambahkan, kelapa merupakan vegetasi yang tepat dikembangkan di wilayah pantai karena memiliki fungsi ekologis sebagai penahan abrasi, sekaligus memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi dan keindahan kawasan wisata.
“Kelapa itu produktif dan secara visual sangat kuat untuk mendukung daya tarik wisata pesisir,” ujarnya.
Dukungan terhadap gerakan reboisasi tersebut juga disampaikan Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk terus menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Menjaga alam berarti menjaga keselamatan masyarakat. Pangandaran memiliki potensi bencana, sehingga upaya mitigasi harus dilakukan sejak sekarang,” kata Citra Pitriyami.
Ia menilai penanaman pohon kelapa di sepanjang pantai bukan hanya berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan cuaca ekstrem, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.
“Kelapa itu multifungsi. Ia melindungi pantai, memberi manfaat ekonomi bagi warga, dan memperindah kawasan wisata,” jelasnya.
Bupati juga mengapresiasi inisiatif SPP yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia berharap gerakan reboisasi pesisir ini dapat terus berlanjut dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan petani, masyarakat, dan organisasi sipil menjadi kunci menjaga alam Pangandaran,” pungkasnya.
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan