Pangandaran, inakor.id – Diduga telah mencemarkan nama baik, penghinaan dan atau ponografi serta asusila, terhadap Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan yang juga merupakan Preseiden Republik Indonesia Ke-5.
Atas perbuatan tersebut, jajaran kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran mengecam dan mengutuk keras atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang menggunakan akun media sosial (medsos) facebook Dakocan Aprilian, Jum’at (01/11/2024).
Dalam konferensi Pers, Rohimat Resdiana fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran menyampaikan, atas kejadian tersebut jajaran pengurus partai PDI Perjuangan melakukan pengaduan/ laporan terhadap akun facebook Dakocan Aprilian, yang patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan dan/ atau ponografi/ asusila terhadap Ketum PDI Perjuangan Megawati.
Adapun kronologis peristiwa dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. Bahwa sekira pada hari rabu tanggal 30 November 2024 pada akun Facebook atas nama Dakocan Aprilian telah mengunggah dan menggunakan Foto Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri yang telah diedit dengan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan atau ponografi asusila terhadap Ketua Umum kami yang sekaligus merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri.
Menurut Rohimat, bahwa perbuatan tersebut, patut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) jo. Pasal 310 KUHP jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
“Di situ jelas ancaman pidana jika melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yakni, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),” terangnya kepada sejumlah wartawan
Penghinaan tersebut diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang berbunyi, Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Sehingga dari ketentuan Pasal 310 KUHP tersebut, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
A. Unsur kesengajaan;
B. Unsur menyerang kehormatan dan nama baik;
C. Unsur di muka umum.
“Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat,memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
A. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
B. kekerasan seksual;
C. masturbasi atau onani;
D. ketelanjangan atau tampilan
yang mengesankan
ketelanjangan;
C. alat kelamin; ataupornografi anak.
Lalu, pelaku pelanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar.
Lebih lanjut Rohimat mengatan, bahwa pihaknya patut menduga, pemilik akun facebook Dakocan Aprilian (terduga terlapor, red), merupakan salah seorang bagian dari pendukung/simpatisan dari salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 Kabupaten Pangandaran.
“Dikarenakan dalam salah satu unggahan facebooknya ditemukan telah mengunggah dan menampilkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang narasi dari salah satu unggahannya, terindikasi Balck Campaign/ Negative Campaign terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2,” paparnya
Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas, atas nama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran merasa telah terhinakan, tersakiti, sedih dan menyisakan luka yang mendalam, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang menggunakan akun facebook Dakocan Aprilian.
“Kalau saja yang menjadi objek atas perbuatan seseorang pemilik akun tersebut ditujukkan hanya pada Paslon kami, dan/ atau Ketua DPC kami atau bahkan kepada saya pribadi, kami masih berlapang dada untuk memafkan. Akan tetapi apabila sudah menyangkut harga diri, kehormatan dan marwah partai, maka hal ini dirasa sudah sangat keterlaluan dan sulit untuk dimaafkan,” tegas Rohimat
Untuk itu seluruh Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran meminta, kepada Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran, untuk segera melakukan tindakan tegas dan terukur serta presisi terhadap terlapor.
‘Kami tidak bertanggungjawab apabila seluruh Pengurus DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting, Kader beserta simpatisan dalam lingkup PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena ini menyangkut harga diri, kehormatan dan marwah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tutupnya (*)
Tinggalkan Balasan