Pangandaran, inakor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran meraih penghargaan Juara 1 Asset Award Jawa Barat Tahun 2024, dengan kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Senin (19/08/2024) lalu.
Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran Drs. Hendar Suhendar, S, MM, mengatakan, setiap tahun khusus provinsi Jawa Barat mengadakan BMW Award. Se-Indonesia baru Provinsi Jawa Barat yang mengadakan ajang tersebut.
“BMW Award itu adalah program bidang aset provinsi, itu menilai tentang pengelolaan barang-barang milik daerah (Kabupaten/ Kota, red). Malahan kategori tahun sekarang ada kategori Kabupaten/ Kota kemudian perangkat daerah tingkat provinsi dan umum,” katanya kepada inakor.id, Sabtu (31/08/2024).
Hendar menjelaskan, indikator utama karena pengelolaan, yaitu terkait tertib administrasi dan pengamanan aset.
“Khusus Kabupaten/ Kota ada indikator inovasi, jadi salah satunya inovasi pemda Kabupaten/ Kota terhadap pemanfaatan aset,” paparnya
Aset itu ada pencatatan, indikatornya administrasi. Jadi jelas aset Pangandaran itu mempunyai apa saja? Misal tanah, kendaraan, gedung, tercatat tidak secara administrasi? Tertib tidak sscara administrasi?
“Tercatat, misal gedung ada di mana? Luasnya berapa? Tanah luasnya berapa saja? Di mana saja? Kemudian pengamanan, sudah tersertifikat semua tidak? Sehingga tidak diserobot oleh orang. Jelas milik itu, saya lakukan itu untuk pengamanan,” terang Hendar
Dirinya juga mengaku, melakukan rekon setiap saat untuk pengamanan aset-aset bergerak agar tidak hilang.
“Selalu ngecek, misal dinas PU nih ada aset punya apa saja, motor, laptop. Misal dicatatan ada laptop berapa? Kondisi bagaimana? Kalau rusak dimasukan ke barang yang rusak. Ini tidak ujug-ujug dihapus, harus dinilai dulu. Kalau rusak berat ya sudah hapuskan, mekanisme ini kami jalan,” tutur Hendar
Menurut Hendar, yang membuat pemda mempunyai nilai tinggi adalah karena pemanfaatan aset-aset.
“Pemanfaatan ini sekarang sedang dirintis oleh kami, bahwa aset-aset ini bisa menghasilkan PAD. Mana nih potensi-potensi yang bisa menghasilkan PAD? Satu tanah, tanah itu bisa disewakan bisa dikerjasamakan dan gedung yang tidak dimanfaatkan oleh pemda, bisa disewakan,” ujarnya
Kemudian, untuk kios PKL sampai saat ini belum dimanfaatkan dari sisi PAD, karena ada kebijakan dari bupati yang penting pedagang mau pindah dulu jadi gratis.
“Ini kedepannya harus kan ada biaya pemeliharaan, kalau tidak dibebankan ke pemilik, terus kami mengeluarkan biaya sedangkan pendapatan kami dari mana. Ini harus ada kebersamaan,” tutupnya (Agit Warganet)
