PANGANDARAN, inakor.id – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kondisi keuangan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat menuai sorotan publik. Ucapan tersebut di nilai tidak mencerminkan etika seorang negarawan dan berpotensi menimbulkan perpecahan.
Dalam sebuah acara, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kondisi keuangan beberapa daerah di Jawa Barat sedang tidak baik. Namun, pernyataan itu di sampaikan dengan nada candaan yang di anggap kurang pantas oleh sejumlah pihak. Terutama karena dilontarkan oleh seorang pejabat publik.
Asep Saepudin, perwakilan dari Komunitas Rumah Perjuangan 145 Pangandaran, menilai ucapan Gubernur Jabar tersebut berlebihan. Dan dapat menimbulkan stigma negatif terhadap daerah yang disebut.
“Pernyataan tersebut berpotensi merendahkan martabat masyarakat serta mencederai semangat pembangunan di daerah,” ujar Asep, Kamis (12/6/2025).
Ia menambahkan, dalam video yang beredar, Gubernur Dedi Mulyadi menyebutkan sejumlah kabupaten/kota dengan istilah yang berkonotasi negatif. Sehingga justru mengundang polemik di tengah upaya pemulihan ekonomi daerah.
“Sebagai pemimpin di tingkat provinsi. Seharusnya Gubernur bisa memberi motivasi dan dukungan, bukan menyampaikan pernyataan yang berpotensi melemahkan semangat pemerintah daerah,” lanjutnya.
Menurut Asep, jika pernyataan tersebut terus berkembang di masyarakat. Maka publik bisa mempertanyakan integritas serta capaian nyata Dedi Mulyadi selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun di posisi strategis lainnya.
“Jangan sampai kinerja hanya terlihat bagus di media sosial, namun tidak mencerminkan kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Asep juga menyarankan agar Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Baik secara langsung maupun melalui media sosial, atas pernyataan yang di nilai melukai perasaan sejumlah pemerintah daerah.
“Ucapan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu fokus pembangunan,” katanya.
Ia menekankan, sebagai pemimpin daerah, Gubernur seharusnya mampu menciptakan inovasi untuk mendorong percepatan ekonomi di kabupaten/kota. Bukan justru melontarkan pernyataan yang menimbulkan reaksi negatif.
“Kritik boleh saja, namun harus disampaikan dengan empati, berbasis data, dan di sertai solusi, bukan sekadar memancing emosi publik,” ujarnya.
Asep juga menilai, gaya komunikasi politik yang di gunakan Gubernur kali ini kurang etis dan lebih mengarah pada strategi populisme agresif. Yang cenderung mencari perhatian publik tanpa memberi solusi nyata.
“Pernyataan tersebut bukan kritik membangun, melainkan justru menjatuhkan,” pungkasnya. (*)
(Agit).
Tinggalkan Balasan