Cimahi, Inakor.id – Berbagai narasi negatif yang dibangun oleh sejumlah pihak dengan mengatasnamakan organisasi maupun komunitas masyarakat dinilai telah menggiring opini publik untuk mendiskreditkan kinerja salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Aktivis Anti Korupsi Cimahi dan Juga Ketum Nasional LSM INAKOR Marcky Polii atau yang akrab disapa Bung Marki, menegaskan bahwa opini yang disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik yang konstruktif karena tidak disertai data maupun bukti yang jelas.
“Narasi atau opini yang dibangun dan telah disebarluaskan di berbagai platform media sosial bukanlah bentuk kritikan terhadap pemerintah karena tidak jelas duduk persoalannya dan tidak memiliki alas bukti yang jelas,” ujar Marcky saat ditemui, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, tuduhan terkait adanya monopoli proyek maupun dugaan mafia yang mengendalikan proyek pada salah satu OPD seharusnya dibuktikan secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Beberapa pihak telah membangun narasi atau tuduhan telah terjadi monopoli proyek di salah satu OPD dan ada otak atau mafia yang mengendalikan proyek tersebut. Tentunya opini tersebut sebelum dilontarkan harus memiliki data secara tertulis serta ada saksi dan pelakunya, jangan asal membangun narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota Cimahi dan menyesatkan opini publik,” jelasnya.
Marcky juga menilai tudingan tersebut terlalu prematur, mengingat tahapan persiapan proyek masih berlangsung dan pelaksanaan pekerjaan fisik baru direncanakan dimulai pada Juli 2026.
“Kita harus berpikir secara objektif jangan subjektif. Sedangkan proses persiapan proyeknya saja sedang berlangsung dan untuk pengerjaannya menurut informasi akan dimulai pada bulan Juli 2026. Jadi bagaimana bisa muncul opini adanya monopoli dalam pengerjaannya, sementara pihak pelaksana proyek pun belum diketahui,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan tetap fokus menjalankan pembangunan di berbagai sektor dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, serta forum group discussion (FGD) guna menjaga sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah Kota Cimahi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang terus menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat itu sangat penting agar menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi.
(Red)
Tinggalkan Balasan