Bandung, inakor.id – Ketua DPW Gersuma Jawa Barat, Humar Dani SE., SH., MH., MM., menyoroti masifnya penguasaan kawasan hutan Indonesia oleh segelintir korporasi besar. Ia menyebut, lebih dari 9 juta hektare lahan, setara lima kali luas Pulau Bali, di kuasai perusahaan swasta dan BUMN yang bergerak di sektor kehutanan, sawit, dan pertambangan.
Menurut Humar Dani, data 2023–2025 dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan dominasi penguasaan hutan oleh beberapa grup besar. Seperti Sinar Mas Group, Royal Golden Eagle (RGE), APRIL, Korindo Group, hingga PT. Freeport Indonesia. Penguasaan lahan tersebut di nilai berkontribusi besar terhadap deforestasi, krisis ekologis, serta bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi gambaran kerusakan lingkungan yang nyata. Banjir bandang di Tapanuli Selatan dan longsor di Kalimantan Selatan adalah contoh dampak langsung dari deforestasi yang tidak terkendali,” ujar Humar Dani dalam keterangannya.
Ia menegaskan, praktik pembukaan hutan untuk kepentingan sawit, pulp, dan tambang seringkali di legalkan melalui label Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun di lapangan justru merugikan masyarakat adat, menghilangkan kawasan bernilai konservasi tinggi, serta meningkatkan emisi karbon.
Humar Dani juga mengingatkan ancaman serius dari EU Deforestation Regulation (EUDR) yang mulai di berlakukan pada 2025. Aturan tersebut melarang masuknya produk yang berasal dari perusakan hutan ke pasar Uni Eropa. “Jika deforestasi terus di biarkan, Indonesia berpotensi kehilangan pasar ekspor bernilai miliaran dolar,” katanya.
Gersuma Jawa Barat mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi, memperketat penegakan hukum lingkungan. Serta memastikan perlindungan hutan dan hak masyarakat adat. “Hutan adalah milik bangsa, bukan ladang keuntungan segelintir elite,” tegas Humar Dani.***
Red.
Tinggalkan Balasan