PANGANDARAN, INAKOR.ID – Forum Masyarakat Pesisir (FMP) Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari berbagai elemen nelayan, petani, dan organisasi lokal menolak keberadaan proyek pembangunan muara baru oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di kawasan Karangtirta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
FMP Kabupaten Pangandaran menyebut, proyek senilai Rp. 80 miliyar tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.
FMP Kabupaten Pangandaran menilai proyek pembangunan muara baru dapat memicu tiga dampak serius, yakni: ancaman banjir di Sungai Citinjong, pencemaran air tawar serta kerusakan sawah, dan potensi runtuhnya Jembatan Wiradinata Ranggajipang.
Jeje Wiradinata sebagai juru bicara Forum Masyarakat Pesisir Kabupaten Pangandaran mengatakan, pembangunan muara baru akan mempercepat masuknya air laut ke daratan. Ketika terjadi pasang laut bersamaan dengan hujan deras, arus balik air laut akan menutup aliran Sungai Citinjong. Hal ini meningkatkan risiko banjir di kawasan pertanian warga.
“Alih-alih memperbaiki kondisi sungai, proyek ini malah bisa memicu banjir yang merusak lahan pertanian,” katanya dalam konferensi pers di kawasan pesisir Pangandaran, Jumat, (30/5/2025).
Proyek tersebut juga dinilai berisiko menyebabkan intrusi air laut ke dalam sistem sungai, menciptakan air payau yang berbahaya bagi pertanian.
“Jika air payau masuk ke sawah, padi milik warga akan gagal panen. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan lokal,” tambah Jeje
Arus deras dari laut yang tak terkendali akibat perubahan sistem aliran sungai dikhawatirkan akan menggerus fondasi Jembatan Wiradinata Ranggajipang.
“Jembatan ini merupakan akses utama masyarakat pesisir menuju pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Tanpa jaminan teknis dan mitigasi yang jelas, jembatan ini bisa runtuh sewaktu-waktu,” tandas Jeje
Lebih lanjut Jeje mengatakan, penolakan muncul karena masyarakat menilai proyek tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik. Forum mempertanyakan urgensi proyek serta siapa yang akan mendapat manfaat langsung darinya.
“Hingga hari ini, tujuan proyek belum pernah dijelaskan secara terbuka. Kami tidak tahu siapa yang diuntungkan. Jangan sampai ini hanya proyek mercusuar yang mengorbankan warga,” ujarnya
Pihaknya menuntut agar proyek dihentikan sementara hingga dilakukan kajian ulang yang benar-benar melibatkan masyarakat serta ahli lingkungan. Mereka juga mendesak adanya mediasi antara BBWS Citanduy, pemerintah daerah, dan warga agar solusi bisa dicapai secara adil.
“Kami tidak ingin keputusan sepihak. Pemerintah harus memfasilitasi dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan,” tutur Jeje
Jeje menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka saat ini tengah menggalang dukungan publik dan merencanakan langkah advokasi lebih luas, termasuk berkonsultasi dengan Susi Pudjiastuti, tokoh nasional asal Pangandaran yang dikenal vokal dalam isu kelautan dan lingkungan.
“Kami akan terus bersuara. Jika tidak ada tanggapan serius, kami siap menggelar aksi besar dan membawa masalah ini ke pemerintah pusat,” ucapnya
Senada dengan Forum Masyarakat Pesisir, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, pihaknya telah menerima keluhan masyarakat dan meminta agar BBWS menunda sementara proyek sampai dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami mendengar jelas suara masyarakat. DPRD akan memanggil BBWS dan instansi terkait untuk meminta penjelasan. Kami tidak akan membiarkan proyek yang berpotensi merugikan masyarakat ini dilanjutkan tanpa kajian komprehensif dan partisipatif,” tegasnya
Asep Noordin juga meminta pemerintah daerah agar tidak hanya bertindak sebagai fasilitator proyek pusat.
“Tetapi juga sebagai pelindung kepentingan rakyat,” imbuhnya
Kekhawatiran juga datang dari para petani sekitar kawasan proyek. Salah satu petani, Anton Sugandi (67), warga Dusun Ciheras, Desa Sukaresik menyebut intrusi air laut ke sungai akan berdampak langsung pada irigasi pertanian yang digunakan ribuan petani.
“Kami menggantungkan hidup dari sawah. Kalau air sungai tercampur air asin, habislah panen kami. Pemerintah harus pikirkan ini sebelum semuanya terlambat,” ungkapnya
Selama ini tidak ada sosialisasi langsung dari BBWS kepada petani.
“Itu terkait dampak proyek tersebut terhadap sistem pertanian yang sudah berjalan puluhan tahun,” tutur Anton
Sementara itu, Iwan M. Ridwan, tokoh masyarakat Karangtirta yang juga anggota DPRD kabupaten Pangandaran, menilai proyek ini mencerminkan lemahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal.
“Ini bukan soal pembangunan semata, tapi soal keadilan lingkungan. Masyarakat pesisir sudah lama hidup berdampingan dengan alam. Kalau ada proyek besar seperti ini, seharusnya masyarakat yang pertama diajak bicara, bukan justru disingkirkan,” tandasnya
Ia juga menyoroti ketimpangan informasi dan minimnya keterlibatan publik.
“Ya ini dalam perencanaan proyek yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,” pungkas Iwan (*)
Tinggalkan Balasan