Cilegon,Inakor.id — Ada yang aneh di tubuh Polres Cilegon. yang katanya ingin maju, ingin transparan, ingin dekat dengan rakyat, tapi justru enggan ditemui awak media.
Padahal media bukan musuh. Media adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pejabat kepolisian menutup pintu untuk wartawan, yang ditutup sebenarnya adalah hak publik untuk tahu.
Apa yang ditakutkan? Pertanyaan wartawan itu bukan jebakan. Yang ditakutkan itu biasanya hanya satu: ketahuan tidak bekerja, ketahuan tidak paham masalah, atau ketahuan ada yang disembunyikan.
“Institusi polri yang bersih tidak perlu sembunyi. polisi yang bekerja tidak perlu menghindar. Kalau programnya benar, kenapa takut dikonfirmasi? Kalau Aktivitas nya jelas, kenapa takut ditanya”tegas nya
Sikap enggan menemui media ini adalah bentuk arogansi kekuasaan.
Seolah-olah jabatan itu milik pribadi, bukan amanah rakyat. Padahal gaji, fasilitas, dan kewenangan itu dibayar dari uang rakyat Cilegon.
“Jangan lupa, wartawan datang bukan untuk minta proyek, bukan untuk minta amplop. Wartawan datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”ungkap salah satu awak media yg lain
Menolak wartawan sama saja melecehkan Undang-Undang Pers No 14 tahun 2008, dan merendahkan kecerdasan publik.
Kalau terus begini, jangan salahkan jika publik menilai Kapolres Cilegon tidak transparan, tidak profesional, dan tidak layak dipercaya.
Kepercayaan publik itu tidak dibangun dengan baliho dan seremonial, tapi dengan keterbukaan.
Kepada Kapolres Cilegon, berhentilah bersembunyi di balik ajudan, di balik protokoler, dan di balik alasan sibuk. Temui media. Jawab pertanyaan. Kalau salah, akui. Kalau benar, buktikan.
Kepolisian bukan milik segelintir pejabat institusi polres saja akan tetapi untuk warga juga. Dan warga berhak tahu apa yang sedang dilakukan Polres Cilegon.
(A.M/RED)



Tinggalkan Balasan