Pangandaran, inakor.id – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai memperkuat tata kelola sektor pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pangandaran meluncurkan dua aplikasi sekaligus, yakni Sistem Identitas Pelaku Usaha Pariwisata (Simpelita) dan Guripa di salah satu hotel di Pangandaran, Senin (16/11/2026).
Peluncuran yang dilakukan langsung Bupati Pangandaran Citra Pitriyami sekitar pukul 08.00 WIB tersebut menjadi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pendataan, pengawasan, serta profesionalitas pengelolaan usaha pariwisata.
Bupati Citra Pitriyami mengatakan, kedua aplikasi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Simpelita digunakan untuk memberikan identitas kepada pelaku usaha, sedangkan Guripa menjadi sarana informasi sekaligus pemantauan terhadap kelengkapan dan kepatuhan usaha pariwisata.
“Harapan saya tentu dengan diluncurkannya aplikasi ini, tata kelola profesional kita semakin baik. Dengan begitu, orang akan semakin percaya dan datang ke Pangandaran, baik wisatawan maupun investor,” ujar Citra.
Menurutnya, peningkatan kepercayaan wisatawan dan investor menjadi salah satu hal penting dalam mendorong perkembangan sektor pariwisata. Dengan tata kelola yang semakin profesional, diharapkan investasi meningkat, kesempatan kerja semakin terbuka, dan perekonomian masyarakat ikut bergerak.
Sementara itu, Sekretaris Disparbud Pangandaran, Irna Kusmayanti, menjelaskan bahwa aplikasi Simpelita dikembangkan untuk menghimpun data sekaligus memetakan profil pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
Melalui sistem tersebut, setiap pelaku usaha akan memperoleh kartu identitas yang dilengkapi barcode berisi data dan foto pemilik usaha. Identitas digital ini diharapkan memudahkan proses pengenalan pelaku usaha, termasuk untuk keperluan akses keluar-masuk sejumlah gerbang tertentu.
Lebih dari sekadar identitas, pendataan melalui Simpelita juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mengetahui jumlah masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.
“Output lainnya, kami bisa merekap berapa banyak masyarakat Pangandaran yang sebenarnya memperoleh penghasilan dari sektor pariwisata,” kata Irna saat diwawancarai wartawan.
Hingga peluncuran dilakukan, lebih dari 9.000 pelaku usaha telah terdata melalui Simpelita. Pendataan tersebut mencakup usaha yang berada di kawasan wisata milik pemerintah daerah maupun usaha masyarakat di berbagai destinasi, termasuk kawasan Citumang.
Irna menjelaskan, pendataan tetap dilakukan meskipun pengelolaan sejumlah kawasan wisata berada di bawah kewenangan instansi lain. Pasalnya, aktivitas usaha masyarakat di kawasan tersebut tetap menjadi bagian dari ekosistem pariwisata Pangandaran yang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam hal pendataan dan pemenuhan standar usaha.
Guripa Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Usaha
Selain Simpelita, Disparbud Pangandaran juga mengembangkan aplikasi Guripa sebagai instrumen pengawasan terhadap pemenuhan standar dan kewajiban pelaku usaha pariwisata.
Irna menerangkan, Guripa merupakan hasil adaptasi dari portal Sistem Informasi Usaha Pariwisata (Sisupar) milik Kementerian Pariwisata.
Perbedaannya, jika Sisupar lebih banyak menyediakan informasi mengenai persyaratan dan kewajiban usaha, Guripa dilengkapi mekanisme penilaian untuk mengukur tingkat pemenuhan standar masing-masing pelaku usaha.
Setiap persyaratan memiliki poin penilaian yang kemudian dihitung dalam bentuk persentase. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi Disparbud untuk menerbitkan surat yang memuat capaian pemenuhan standar setiap usaha.
Irna menegaskan, sasaran pengawasan melalui Guripa adalah pelaku usaha, bukan pekerja atau tenaga jasa pariwisata seperti pemandu wisata.
Penataan tersebut juga berkaitan dengan proses perizinan. Calon pelaku usaha diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Disparbud untuk mendapatkan rekomendasi teknis sebelum melanjutkan pengurusan perizinan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Di sisi lain, Disparbud turut mendorong peningkatan perlindungan keselamatan wisatawan dan pekerja pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Asian Development Bank (ADB) dan BPJS Ketenagakerjaan, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perlindungan asuransi menjadi salah satu perhatian, terutama bagi pelaku usaha dengan kategori risiko menengah tinggi. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan didorong untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui peluncuran Simpelita dan Guripa, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap pengelolaan sektor pariwisata semakin tertata, mulai dari identifikasi pelaku usaha, pendataan aktivitas ekonomi, hingga pengawasan pemenuhan standar usaha.
Digitalisasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai inovasi administrasi semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun industri pariwisata Pangandaran yang lebih profesional, aman, dan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan maupun investor.***
(Agit/ Agus Giantoro)



Tinggalkan Balasan