Pangandaran, inakor.id – Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren menggelar aksi di depan Pendopo Bupati Pangandaran, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Jumat (13/11/2026). Mereka mendesak agar dugaan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Cimerak diproses secara hukum secara tegas dan transparan.
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus tuntutan agar kasus yang diduga melibatkan oknum anggota Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 336/Merak Sakti itu mendapat penanganan serius. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis tersebut disebut mengakibatkan enam orang santri mengalami luka-luka.
Aksi massa diterima langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Komandan Kodim (Dandim) 0625/Pangandaran Letkol Inf. Eko Novandy Saputro, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, serta perwakilan dari Yonif TP 336/Merak Sakti.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Citra Pitriyami menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan meminta semua pihak turut mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita sama-sama kawal proses hukum yang sedang berjalan. Saya berharap ini menjadi kejadian terakhir dan tidak terulang lagi,” ujar Citra.
Ia juga mengimbau para santri dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak melakukan tindakan sendiri. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut perlu dipercayakan kepada tim terpadu, kepolisian, dan pemerintah daerah.
“Kami mohon waktu dan percayakan kepada kami, kepada tim terpadu, kepolisian, serta jajaran pemerintah daerah. Jangan bertindak sendiri. Mari kita bersama-sama mengendalikan peredaran minuman keras ini,” katanya.
Terkait dugaan peredaran minuman keras yang turut menjadi sorotan dalam persoalan tersebut, Citra menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak pernah mengeluarkan izin untuk distribusi minuman keras.
Namun, ia mengakui upaya penertiban yang selama ini dilakukan bersama kepolisian dan unsur terkait belum sepenuhnya mampu menghentikan peredarannya. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan mendorong langkah pengendalian yang lebih efektif melalui tim terpadu.
Sementara itu, Dandim 0625/Pangandaran Letkol Inf. Eko Novandy Saputro menyampaikan permohonan maaf kepada para kiai, guru, santri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh pihak atas tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut.
Atas nama Kodim 0625/Pangandaran, Eko menyatakan turut prihatin dan merasa bertanggung jawab secara kewilayahan karena satuan yang bersangkutan berada di wilayah teritorial Kodim 0625/Pangandaran.
Ia menjelaskan, secara struktur organisasi, Yonif TP 336 tidak berada di bawah komando Kodim karena Kodim merupakan satuan kewilayahan. Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan komandan satuan terkait untuk memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Eko, anggota yang diduga terlibat telah diamankan dan dibawa ke Denpom Garut untuk menjalani proses hukum. Ia memastikan pihaknya akan ikut mengawal penanganan perkara tersebut agar berjalan secara terbuka.
“Kita tidak akan menutup-nutupi proses hukum yang berlaku. Kita terbuka. Kita sama-sama mengawal proses hukum ini,” ujar Eko.
Ia juga menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dan ketentuan hukum mengharuskan anggota tersebut diberhentikan dari dinas militer, sanksi itu harus dilaksanakan sesuai prosedur.
“Kalau memang terbukti dan memang harus dipecat, pasti dipecat. Kita ikuti prosedurnya. Sekali lagi, kita sama-sama kawal proses hukum ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Eko menyebut peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi internal TNI. Ia mengingatkan bahwa personel yang bertugas di tengah masyarakat semestinya hadir untuk melindungi dan mengayomi, serta membangun hubungan yang baik dengan warga.
Menurutnya, keberadaan satuan TNI di daerah harus memberikan dampak positif melalui kebersamaan dan sinergi dengan masyarakat, termasuk dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pangandaran.
Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari juga menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para santri, kiai, dan elemen masyarakat dalam aksi tersebut. Ia menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat menjadi perhatian, termasuk aspirasi yang berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Ikrar juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu kepolisian menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman warga, termasuk dugaan peredaran minuman keras.
Menurutnya, komunikasi dan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara tepat. Aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan menjadi bahan perhatian bersama untuk memperbaiki kondisi keamanan dan menjaga hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat.
Ketua PC GP Ansor Pangandaran, Muhlis Nawawi Aziz, dalam keterangannya setelah aksi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. Ia berharap penanganan perkara tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Muhlis mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat enam santri yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Selain dampak fisik, ia menyoroti kondisi psikologis para santri yang dinilai tidak boleh diabaikan.
“Kalau efek pukulan mungkin bisa diobati, tetapi dampak psikis itu luar biasa. Ada ketakutan pada santri-santri lainnya, bahkan sampai tidak mau mondok karena kejadian seperti itu,” ungkap Muhlis.
Ia juga meminta adanya evaluasi terhadap keberadaan dan aktivitas satuan batalion di wilayah Cimerak agar hubungan dengan masyarakat dapat berjalan harmonis. Menurutnya, aparat harus mampu memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan warga.
Selain itu, Muhlis menyoroti persoalan peredaran minuman keras yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia mendorong pemerintah daerah bersama kepolisian dan unsur terkait untuk memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan penegakan aturan daerah mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3).
Muhlis menyatakan GP Ansor Pangandaran akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Jika tidak ada kejelasan atau tindak lanjut yang sesuai harapan, pihaknya membuka kemungkinan untuk kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi lanjutan.
Terpisah, Pimpinan Pondok Pesantren Riyadussalikin, KH Luthfi Fauzi, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa lingkungan pesantren. Ia mengatakan, pihaknya ingin memperoleh kejelasan mengenai kronologi peristiwa sekaligus memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai prosedur hukum.
Menurut Luthfi, pengawasan terhadap personel yang bertugas di lingkungan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Keberadaan satuan militer di tengah masyarakat, kata dia, semestinya mampu membangun hubungan yang harmonis dan memberikan dampak sosial positif.
“Ke depan, kami menganjurkan agar keberadaan batalion ini bisa bersinergi dengan baik bersama masyarakat setempat. Dampak sosialnya harus positif, bukan malah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” ujarnya.
Luthfi juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat anak seusia sekolah menengah pertama yang diduga ikut masuk ke lingkungan pesantren. Ia turut menyinggung adanya informasi mengenai dugaan kekerasan yang melibatkan seorang perempuan. Namun, seluruh informasi tersebut, menurutnya, perlu diperjelas melalui proses pemeriksaan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Ia berharap semua pihak yang terlibat dapat mengedepankan profesionalitas dan menghormati hak-hak setiap orang selama proses hukum berlangsung.
Luthfi juga mengaku menerima informasi bahwa anggota yang diduga terlibat telah diamankan dan dibawa ke Polisi Militer. Ia meminta agar pihak terkait memberikan perkembangan penanganan perkara secara jelas kepada pihak pesantren.
“Kami berharap ada laporan kepada kami mengenai perkembangan setiap proses penanganan kasus ini, sehingga semuanya berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Baik GP Ansor maupun pihak pesantren berharap kasus tersebut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, memulihkan rasa aman para santri, serta menjaga hubungan baik antara aparat dan masyarakat.
Mereka juga mendorong agar persoalan peredaran minuman keras ditangani secara lebih serius sehingga tidak kembali memicu persoalan sosial dan mengganggu keamanan lingkungan masyarakat.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan