CILEGON, Inakor.id — Koalisi Aksi Rakyat (KOAR) Banten menyoroti informasi mengenai dugaan belum terealisasinya dana operasional bahan bakar minyak (BBM) bagi pemerintah kelurahan di Kota Cilegon.
Pimpinan Umum KOAR Banten, R. Gunawan, meminta Pemerintah Kota Cilegon mengevaluasi kondisi tersebut, khususnya terkait perencanaan, pengalokasian, dan realisasi anggaran operasional pemerintahan di tingkat kelurahan.
Sorotan itu disampaikan R. Gunawan pada Rabu (7/10/2026). Menurutnya, informasi mengenai dugaan belum terealisasinya anggaran BBM tersebut diperoleh dari penelusuran awal dan informasi yang disampaikan kepada pihaknya.
Namun, KOAR Banten menegaskan bahwa informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pemerintah daerah maupun perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
“Jika informasi ini benar, tentu perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kebutuhan operasional perlu dipastikan sesuai dengan perencanaan anggaran dan ketentuan yang berlaku,” ujar Gunawan.
Menurutnya, dukungan anggaran operasional menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi hingga koordinasi berbagai kegiatan kewilayahan.
Minta Prioritas Anggaran Dievaluasi
Selain persoalan dugaan anggaran BBM, KOAR Banten meminta Pemkot Cilegon mengevaluasi kembali prioritas belanja daerah agar pembangunan fisik dan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan operasional pemerintahan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gunawan mengatakan pembangunan infrastruktur tetap penting dalam mendukung perkembangan daerah. Namun, menurutnya, efektivitas pemerintahan juga harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan prioritas anggaran.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, keseimbangan dalam penganggaran juga harus diperhatikan. Jangan sampai kebutuhan pembangunan fisik tidak diimbangi dengan perhatian terhadap operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas SDM,” tegasnya.
KOAR Banten menilai evaluasi anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, skala prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Pemkot Cilegon Diminta Terbuka
KOAR Banten juga meminta Pemkot Cilegon memberikan penjelasan terbuka mengenai status anggaran operasional BBM kelurahan yang menjadi sorotan.
Menurut Gunawan, keterbukaan mengenai perencanaan hingga realisasi anggaran diperlukan agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat kendala administrasi, proses pencairan, penyesuaian anggaran, atau faktor lainnya.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini menjadi terang. Apabila memang terdapat kendala dalam realisasi anggaran, tentu perlu dicari solusi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” Ungkapnya.
(Red)
Tinggalkan Balasan