Pangandaran, inakor.id – Langkah kaki santai Jeje Wiradinata dalam balutan kaos olahraga hijau mendadak terhenti di depan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pangandaran, Senin pagi, 27 April 2026. Di lokasi tersebut, ratusan pengusaha rental All-Terrain Vehicle (ATV) tampak tegang, menuntut kejelasan atas rencana relokasi yang dinilai sepihak dan tidak sinkron secara data. Namun, suasana “panas” itu tak berlangsung lama.
Kurang dari satu jam, Jeje mantan Bupati Pangandaran dua periode mampu mencairkan keadaan. Kebetulan melintas saat lari pagi, ia langsung mengambil mikrofon dan berdiri di tengah massa untuk membuka dialog.
Gaya Komunikasi yang Membumi
Dalam penyampaiannya, Jeje memilih bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, jauh dari kesan birokratis. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Saya minta teman-teman sabar. Pemerintah daerah tidak akan menelantarkan kalian. Saat ini data sedang disinkronkan. Siapa, bagaimana, dan seperti apa teknisnya nanti akan dibicarakan bersama,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh, seperti Agus Savana dan Abi Sudarwanto, turut terlibat dalam tim supervisi guna memastikan penataan wisata Pangandaran berjalan tanpa merugikan masyarakat lokal.
“Kewenangan ada di Bupati, dan tim teknis sedang bekerja. Jangan sampai ada miskomunikasi hanya karena isu-isu yang tidak jelas,” tambahnya.
Kesepakatan Dialog
Ketegangan mulai mereda ketika Jeje menjanjikan adanya pertemuan lanjutan yang melibatkan perwakilan tiap kelompok usaha. Ia menegaskan bahwa penataan kawasan wisata bertujuan untuk kemajuan Pangandaran secara menyeluruh, tanpa mengabaikan nasib pelaku usaha kecil.
“Intinya adalah cross-check data. Kalau data sudah beres, semuanya akan diundang. Jadi, sekarang lebih baik tenang dan tunggu hasil kajiannya,” katanya, yang disambut tepuk tangan para peserta aksi.
Akhirnya, para pelaku usaha ATV yang sebelumnya menyuarakan protes sepakat membubarkan diri secara tertib. Mereka berharap proses sinkronisasi data dilakukan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun hilangnya mata pencaharian akibat kebijakan relokasi.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan