Pangandaran, Inakor.id – Ketegangan militer di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, serta meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat memicu lonjakan harga minyak dunia dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.
Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N, menilai eskalasi konflik tersebut bukan sekadar peristiwa geopolitik regional, tetapi berpotensi menjadi guncangan besar bagi perekonomian global yang dampaknya bisa merembet hingga ke sektor riil di Indonesia.
“Perang modern tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di pasar energi. Ketika konflik geopolitik memanas, pasar minyak biasanya menjadi sektor pertama yang bergejolak,” kata Tedi, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, pengalaman sejarah ekonomi global menunjukkan bahwa konflik di kawasan penghasil energi hampir selalu diikuti lonjakan harga minyak yang kemudian berdampak pada inflasi, biaya logistik, serta penurunan daya beli masyarakat.
Harga Minyak Dunia Melonjak
Perkembangan terbaru menunjukkan harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan tajam. Harga minyak acuan global jenis Brent sempat menyentuh sekitar US$119 per barel, menjadi level tertinggi sejak 2022. Sementara minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) juga bergerak di kisaran yang sama.
Lonjakan harga tersebut dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama jika jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz salah satu jalur energi paling strategis di dunia mengalami gangguan.
Dalam perdagangan terbaru pada 9 Maret 2026, harga minyak Brent tercatat masih berada di kisaran US$111 per barel, melonjak hampir 20 persen dalam waktu singkat.
“Pasar energi sangat sensitif terhadap konflik di Timur Tengah. Sedikit saja eskalasi militer terjadi, harga minyak bisa langsung melonjak karena pasar khawatir pasokan energi global terganggu,” ujar Tedi.
Indonesia dalam Posisi Rentan
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga minyak global memiliki dampak yang lebih kompleks. Meski memiliki sumber daya energi, Indonesia masih mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Kondisi ini membuat lonjakan harga minyak dunia secara langsung meningkatkan beban fiskal negara, karena pemerintah harus menanggung subsidi energi untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tetap stabil di tingkat masyarakat.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran subsidi energi sekitar Rp381,3 triliun. Namun anggaran tersebut disusun dengan asumsi harga minyak sekitar US$70 per barel, jauh di bawah harga pasar saat ini yang telah menembus lebih dari US$100 per barel.
“Jika harga minyak bertahan di atas US$100 per barel dalam waktu lama, tekanan terhadap APBN akan semakin besar. Pemerintah harus menambah subsidi atau melakukan penyesuaian kebijakan energi,” kata Tedi.
Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Tedi, kombinasi lonjakan harga energi dan pelemahan nilai tukar merupakan pola klasik yang kerap memicu inflasi serta perlambatan ekonomi di negara berkembang.
“Ini adalah formula klasik krisis ekonomi di negara berkembang: harga energi naik, nilai tukar melemah, dan inflasi meningkat,” ujarnya.
UMKM Berpotensi Paling Terdampak
Tedi menilai dampak paling besar dari kenaikan harga energi justru akan dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, kenaikan harga minyak hampir selalu diikuti meningkatnya biaya logistik dan transportasi.
“Ketika harga minyak naik, yang pertama terdampak adalah biaya logistik. Dalam ekonomi kepulauan seperti Indonesia, distribusi barang sangat bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak,” kata Tedi.
Kondisi tersebut kemudian memicu efek domino dalam rantai ekonomi. Biaya transportasi meningkat, harga bahan baku naik, biaya produksi membengkak, dan pada akhirnya harga barang ikut naik di tingkat konsumen.
Bagi perusahaan besar, kenaikan biaya produksi mungkin masih bisa diatasi melalui efisiensi atau diversifikasi pasar. Namun bagi UMKM, ruang adaptasi jauh lebih terbatas.
“UMKM sering terjepit di tengah. Mereka tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi karena pasar sensitif terhadap harga, tetapi juga tidak mampu menanggung kenaikan biaya produksi,” jelasnya.
Tekanan dari Perdagangan Global
Selain berdampak pada sektor energi, konflik Timur Tengah juga berpotensi mengganggu perdagangan global.
Gangguan jalur pelayaran serta meningkatnya biaya asuransi pengiriman laut dapat mendorong naiknya biaya ekspor dan impor. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan bagi industri nasional yang bergantung pada bahan baku impor maupun pasar ekspor.
“Dalam ekonomi global yang saling terhubung, konflik di satu kawasan bisa menciptakan gelombang kejut yang merambat ke seluruh dunia. Perang hari ini bukan hanya soal tank dan rudal. Ia juga merupakan perang terhadap stabilitas ekonomi global,” lanjutnya.
Upaya Pemerintah Menahan Dampak
Pemerintah Indonesia saat ini berupaya menahan dampak kenaikan harga energi melalui sejumlah kebijakan, di antaranya mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak langsung naik di tingkat masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat program energi alternatif seperti campuran biodiesel dan bioetanol guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor.
Namun menurut Tedi, kebijakan tersebut masih bersifat mitigasi jangka pendek.
“Selama struktur energi kita masih bergantung pada impor minyak, setiap konflik geopolitik akan selalu menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Alarm Ketahanan Energi Nasional
Dalam perspektif ekonomi politik global, krisis energi akibat konflik geopolitik bukanlah fenomena baru. Krisis minyak pada 1973, 1979, hingga gejolak energi setelah invasi Irak ke Kuwait pada 1990 menunjukkan pola yang serupa.
Bagi Indonesia, kata Tedi, situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Krisis energi akibat konflik Timur Tengah ini seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis,” katanya.
Ia menegaskan, meskipun konflik terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, dampaknya bisa terasa hingga ke sektor ekonomi paling bawah.
“Perang di Timur Tengah mungkin jauh dari Jakarta, tetapi dampaknya bisa dirasakan sampai ke warung kecil, bengkel, pasar tradisional, dan jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” ujar Tedi.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan