KAB. BANDUNG, INAKOR.ID – Menjelang penerimaan murid baru (PMB) tahun ajaran 2025/2026, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan siswa.
“Kalau ada kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli, saya copot. Jangan main-main dengan aturan,” ujar Dadang Supriatna saat membuka kegiatan Kick Off PMB. Di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kamis (22/5/2025).
Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendidikan menggelar Kick Off Penerimaan Murid Baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Kegiatan ini di hadiri oleh Kejari Bandung, Polresta Bandung, Komisi D DPRD, Dewan Pendidikan, camat, kepala sekolah, dan pengawas.
Bupati Dadang menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem penerimaan siswa yang adil, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, PMB harus bebas dari diskriminasi dan pungutan yang tidak sah. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses seleksi agar berjalan jujur dan terbuka.
“Saya ingin sistem ini benar-benar di perbaiki. Jangan sampai ada lagi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah menetapkan empat jalur penerimaan siswa, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Sistem zonasi kini di ubah menjadi domisili, yang berdasarkan kecamatan tempat tinggal calon siswa. Seluruh calon murid di kelompokkan dalam delapan wilayah domisili.
Bupati juga menginstruksikan para camat di 31 kecamatan untuk menyisir tiap desa. Agar seluruh anak—termasuk penyandang disabilitas—dapat bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
“Semua anak harus sekolah. Jangan ada yang di tolak, termasuk anak-anak disabilitas,” ujarnya.
Dadang mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua dan tokoh pendidikan, untuk bersama-sama mengawal PMB demi menghasilkan generasi yang berakhlak, jujur, dan cerdas.
“PMB ini harus jadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan kita,” tandasnya.***
Suryana.
Tinggalkan Balasan