Pangandaran, inakor.id – Dinamika menjelang pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mulai menghangat. Sejumlah kalangan menilai posisi strategis tersebut akan menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan, terutama di tengah upaya daerah memperkuat kemandirian fiskal pasca-berakhirnya masa jabatan sekda sebelumnya.
Nama Idi Kurniadi, S.IP., MM., yang saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran, disebut-sebut masuk dalam radar kandidat kuat. Meski proses seleksi resmi masih berjalan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel), pembicaraan di ruang publik kian mengerucut pada sejumlah figur internal birokrasi.
Salah seorang tokoh masyarakat Pangandaran yang enggan disebutkan namanya menilai, tantangan ke depan membutuhkan figur dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi daerah, baik dari sisi sosial maupun fiskal.
“Sekda itu jantung birokrasi. Kalau jantungnya tidak selaras dengan ritme daerah, kinerja pemerintahan bisa terganggu. Karena itu, dibutuhkan figur yang memahami karakter masyarakat dan kondisi internal pemerintahan,” ujarnya, Jumat (28/2/2026).
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat nama Idi Kurniadi kerap diperbincangkan. Pertama, aspek lokalitas. Sebagai putra daerah, Idi dinilai memiliki kedekatan sosial dan pemahaman kontekstual terhadap dinamika masyarakat Pangandaran.
“Ini bukan soal sentimen kedaerahan, tetapi soal pemahaman terhadap kultur dan jejaring sosial yang sudah terbentuk. Itu modal penting untuk menjaga harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat,” katanya.
Faktor kedua yang disorot adalah penguasaan teknokratis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai pimpinan BKAD, Idi dinilai memahami secara detail struktur pendapatan, belanja, serta tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
“Di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan pada dana transfer pusat, Pangandaran butuh sekda yang paham betul arus kas daerah. Adaptasi kebijakan bisa lebih cepat kalau orangnya sudah menguasai peta keuangan,” ungkapnya.
Selain itu, aspek integritas juga menjadi pertimbangan penting. Tokoh tersebut menilai, jabatan Sekda memerlukan figur yang mampu berdiri tegak lurus pada regulasi dan visi kepala daerah, tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan.
“Sekda harus bisa menjadi penengah sekaligus eksekutor kebijakan. Stabilitas karakter dan komitmen pada aturan menjadi kunci,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses tetap berada di tangan panitia seleksi dan pimpinan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia berharap proses berjalan transparan dan menghasilkan figur terbaik bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Kabupaten Pangandaran sendiri tengah berupaya memperkuat fondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan, seiring ambisi menjadi destinasi wisata unggulan yang berdaya saing. Posisi Sekda sebagai koordinator perangkat daerah dinilai strategis dalam memastikan efektivitas program dan konsolidasi birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari panitia seleksi terkait nama-nama kandidat yang akan mengikuti tahapan selanjutnya.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan