Pangandaran, inakor.id – Masalah tabungan siswa yang belum dikembalikan di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat kembali mencuat.
Kisruh tabungan yang berlangsung lebih dari tiga tahun ini kini memicu kekecewaan luas dari masyarakat, terutama para orang tua murid yang merasa dirugikan dan tidak mendapat kepastian penyelesaian dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran, Ahmad Irfan Alawi menyampaikan keprihatinannya atas kisruh tabungan di sejumlah SD di Kabupaten Pangandaran.
“Saya atas nama pribadi dan ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran merasa sangat prihatin dan menyayangkan bahwa persoalan macetnya tabungan siswa selama hampir 8 tahun ini belum bisa teratasi dan diselesaikan secara baik,” katanya via pesan WA, Rabu (09/07/2025).
Menurutnya, tabungan macet ini seolah selalu menghantui setiap akhir tahun ajaran.
“Menurut pengamatan kami di lapangan, sampai hari ini belum ada langkah yang memadai dari Disdikpora Kabupaten Pangandaran, khususnya dari bidang Pendidikan SD untuk mengguiden penyelesaian kemacetan tabungan ini,” ujar Ahmad Irfan
Bahkan ada kesan bahwa kabid SD merasa tidak peduli dengan persoalan tabungan macet ini.
“Dengan pernyataan bahwa kejadian itu terjadi saat dia belum jadi kabid SD. Jumlah tabungan bermasalah ini di Pangandaran masih sangat besar jumlahnya, hampir kurang lebih Rp. 7 Miliyar, yang tersebar dihampir sebagian besar kecamatan yang ada di Pangandaran khususnya di berbagai SD,” ucap Ahmad Irfan
Ahmad Irfan menegaskan, penyelesaian selalu bersifat sporadis dan kasuistik ketika persoalan muncul di berbagai SD.
“Menurut saya harus ada upaya khusus dan serius dari Disdikpora dengan menelusuri berapa jumlah tabungan macet ini di seluruh SD yang ada di Pangandaran. Di SD mana saja, siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawabnya dan langkah apa yang sudah dilakukan,” tandasnya
Buat regulasi yang jelas tentang road map penyelesaian tabungan macet ini.
“Karena kalau ini terus menerus tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan akan ada dampak yang kurang menguntungkan bagi dunia pendidikan di kabupaten Pangandaran,” pungkas Ahmad Irfan**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan