Pangandaran, inakor.id – H. Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran nonaktif, menanggapi berbagai reaksi keras terhadap kebijakan barier gate di kawasan objek wisata Pangandaran, yang hanya memberikan akses gratis untuk 5 Desa. Desa tersebut antara lain, Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo dan Desa Cikembulan.
Kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap berpotensi merugikan masyarakat desa lain yang tidak termasuk dalam daftar.
H. Jeje Wiradinata mengatakan, bahwa selama masa nonaktif ia selalu menghargai kewenangan Pjs. Bupati dan tidak pernah ikut campur dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Namun dengan semakin dekatnya waktu kembali aktif sebagai Bupati, merasa perlu berbicara langsung dengan Pjs. Bupati untuk mempertimbangkan penundaan kebijakan ini.
“Kebijakan barier gate seharusnya melalui analisis mendalam demi menghindari dampak negatif pada masyarakat luas. Saya setuju bahwa perlu meningkatkan PAD, tetapi PAD bukanlah segalanya. Kebijakan yang baik seharusnya tidak mengorbankan masyarakat Pangandaran,” ujarnya, Sabtu, (09/11/2024).
Jeje juga mengatakan, peningkatan PAD harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak membebani mereka yang tidak seharusnya terbebani. Jeje menyatakan keinginannya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Saya menyarankan agar sistem diperbaiki demi mencegah kebocoran PAD tanpa perlu menambah beban kepada masyarakat,” tuturnya
Menurut Jeje, kebijakan yang berkeadilan dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
“Kami bisa belajar dari Bali, di sana tidak ada biaya masuk, namun PAD tetap terjaga dengan baik. Itulah target jangka panjang kami di Pangandaran,” ucapnya
Jeje menegaskan, alasannya dirinya harus terlibat dalam isu ini, karena tanggung jawab ada di tangannya.
“Saya yang harus bertanggung jawab semua yang terjadi selama periode masa kerja saya,” imbuhnya (*)
