Pangandaran, inakor.id – DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pangandaran gelar audiensi dengan tiga instansi strategi yaitu, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUTRPRKP), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (22/04/2025).
Audiensi PPWI Pangandaran dilatarbelakangi maraknya pembangunan hotel dan menara (tower) yang diduga tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), namun tetap beroperasi tanpa tindakan tegas dari pemerintah daerah.
Ketua PPWI Pangandaran, Nana Sumarna dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas PUTRPRKP, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
“Sudah waktunya bertindak! Bupati telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pelaku usaha memiliki SLF. Tapi faktanya, banyak bangunan ilegal yang tetap beroperasi seolah tanpa pengawasan,” katanya tegas
Nana juga mempertanyakan efektivitas Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 600/2212-Setda/2023, yang mengatur kewajiban kepemilikan SLF bagi bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
“Kalau aturan ini dianggap serius, mengapa bangunan-bangunan tak berizin masih berdiri bebas? Ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam penindakan,” imbuhnya
Menanggapi desakan tersebut, perwakilan Dinas PUTRPRKP mengakui bahwa upaya preventif seperti surat imbauan telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil.
“Sudah kami surati, kami imbau, tapi tidak digubris. Maka ke depan, kami akan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan atau penghentian sementara kegiatan,” ujar Kurnia
Sementara itu, pihak Satpol PP melalui Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Rusnandar, S.IP., M.IP., menyatakan siap mendukung penegakan aturan demi menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
“Kami sepakat, bangunan ilegal tak bisa dibiarkan terus berdiri. Penindakan akan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya
Dengan adanya komitmen dari lintas dinas, PPWI menegaskan harapannya agar penertiban tidak berhenti pada janji semata, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan.
Apakah penindakan akan sungguh dilakukan atau sekadar retorika untuk meredam tekanan publik? Hanya waktu yang akan menjawab. (*)
Tinggalkan Balasan