Jakarta, inakor.id – Suasana akrab dan penuh kehangatan mewarnai pertemuan antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu, (10/12/2025.) Pertemuan yang berlangsung di The Café, Hotel Mulia Senayan, sejak pukul 08.00 hingga 09.30 WIB itu hanya diikuti tiga orang: Dasco, Wilson, dan Wasekjen PPWI, Julian Caisar.
Meskipun berlangsung santai sambil menikmati kopi pagi, diskusi di meja kecil tersebut cukup bermakna. Ketiganya sama-sama putra Sumatera yang saat ini beraktivitas di Jakarta—Wilson dari Pekanbaru, sementara Dasco dan Julian berasal dari Palembang—membuat percakapan mengalir ringan dan penuh tawa, jauh dari kesan formal.
Aspirasi Warga Lampung Selatan
Dalam forum silaturahmi itu, Wilson mengangkat sejumlah persoalan yang diperjuangkan PPWI, salah satunya terkait pembayaran ganti rugi lahan warga Lampung Selatan untuk pembangunan jalan tol yang hingga kini belum terealisasi.
Ia menjelaskan bahwa para pemilik lahan sebenarnya telah menempuh proses hukum hingga tingkat tertinggi—menang di Pengadilan Negeri, kasasi, dan peninjauan kembali. Namun, meski putusan sudah inkrah, hak warga belum juga dibayarkan.
“Sudah bertahun-tahun mereka menunggu. Hak mereka telah diakui oleh putusan pengadilan, tetapi tidak kunjung ada pembayaran. Mereka datang ke PPWI agar suaranya diperjuangkan,” ujar Wilson.
Menurutnya, isu ini menyangkut keadilan bagi masyarakat kecil yang terdampak proyek strategis nasional dan patut mendapat perhatian serius.
Dugaan Kriminalisasi Lansia di Tangerang
Wilson juga menyoroti kasus lain yang mencuat ke publik: dugaan kriminalisasi terhadap seorang warga lanjut usia di Tangerang. Kasus tersebut diduga melibatkan oknum aparat Mabes Polri yang bekerja sama dengan seorang pengusaha.
Pria yang baru-baru ini menjadi petisioner HAM di PBB itu menyebut bahwa proses hukum terhadap lansia tersebut tidak mencerminkan asas keadilan.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi persoalan kemanusiaan. PPWI sangat prihatin,” tegasnya.
Dasco mendengarkan seluruh penjelasan Wilson dengan serius. Meski pertemuan bersifat informal, Wilson berharap aspirasi itu dapat menjadi perhatian Wakil Ketua DPR RI.
Klarifikasi Dasco soal Isu Judi Online dan TPPO
Sebelum pertemuan berlangsung, Dasco sempat mengirimkan voice note kepada Wilson untuk memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan kasus judi online dan dugaan TPPO di Kamboja.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2012, perusahaan tempat ia bekerja memang mengerjakan pembangunan sebuah hotel di Kamboja. Saat itu, proyek tersebut murni untuk kepentingan perhotelan.
“Setelah pembangunan selesai, kami tidak memiliki hubungan apa pun lagi dengan hotel tersebut,” jelas Dasco.
Perubahan fungsi hotel menjadi lokasi judi online terjadi jauh setelah proyek rampung, dan aktivitas itu legal di Kamboja. Media kemudian menghubungkannya dengan Dasco berdasarkan informasi dalam CV yang pernah ia unggah untuk kepentingan pencalonan jabatan tertentu.
Dasco mengakui bahwa Tempo mengutip data resmi dari CV-nya, sehingga tidak sepenuhnya keliru, namun menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam aktivitas setelah pembangunan selesai.
Silaturahmi Hangat dan Produktif
Pertemuan di Hotel Mulia tersebut menjadi ruang pertukaran pikiran yang hangat dan cair. Isu-isu penting dibahas tanpa kehilangan nuansa kekeluargaan yang melekat pada pertemuan para perantau dari Sumatera.
Wilson berharap komunikasi informal seperti ini dapat membuka jalan penyelesaian yang lebih cepat dan manusiawi bagi persoalan-persoalan masyarakat yang disampaikan PPWI.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan