Jakarta, inakor.id – Rangkaian bencana alam yang melanda Pulau Sumatera dalam beberapa pekan terakhir tidak lagi dapat dipandang sebagai musibah musiman atau fenomena alam semata. Banjir bandang, tanah longsor, serta gelombang air bah yang menyeret ribuan kayu gelondongan terjadi hampir bersamaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skala kerusakan yang ditimbulkan begitu masif hingga peristiwa ini layak dicatat sebagai salah satu tragedi ekologis terbesar sepanjang sejarah Indonesia pascakemerdekaan.
Fenomena air bah yang membawa material kayu dalam jumlah sangat besar menjadi bukti nyata bahwa kerusakan lingkungan di kawasan hulu telah mencapai titik kritis. Hutan yang selama ini berfungsi sebagai benteng alami penyangga kehidupan tidak lagi mampu menahan curah hujan ekstrem. Hilangnya tutupan vegetasi menyebabkan akar-akar yang seharusnya mengikat tanah dan bebatuan tidak berfungsi, sehingga longsor dan banjir bandang menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Desa-desa tersapu, jembatan runtuh, sungai tersumbat, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal hanya dalam hitungan jam.
Dampak ekologis bencana ini tidak berhenti di tiga provinsi tersebut. Gelombang kerusakan menjalar hingga ke wilayah lain seperti Nias dan Lampung, menandakan bahwa hampir seluruh Pulau Sumatera kini berada dalam tekanan ekologis yang luar biasa. Ekosistem sungai rusak, kualitas air menurun drastis, serta habitat flora dan fauna hancur. Pulau yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia kini menghadapi ancaman serius yang memerlukan intervensi cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Bencana Sumatera juga berdampak luas secara sosial dan ekonomi. Distribusi logistik terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, aktivitas ekonomi tersendat, dan standar hidup masyarakat menurun. Rasa aman dan ketenangan publik ikut terguncang. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kerusakan lingkungan di satu wilayah dapat memicu efek domino yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Melihat skala dan kompleksitas bencana tersebut, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengambil sikap tegas dengan menyatakan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional Luar Biasa. PPWI menilai bahwa kondisi ini tidak boleh menunggu penetapan administratif semata. Ketika dampak bencana telah melampaui batas wilayah dan berpengaruh terhadap kepentingan nasional, maka penanganannya harus segera dinaikkan ke level tertinggi.
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bersama Sekretaris Jenderal Fachrul Razi, serta didukung penuh oleh seluruh pengurus, dewan penasihat, dan dewan pakar PPWI.
“Deklarasi PPWI ini bukan sekadar pernyataan moral, tetapi langkah strategis untuk mendorong mobilisasi bantuan yang lebih luas,” tegas Wilson Lalengke, Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan bahwa PPWI telah menyurati sejumlah Kedutaan Besar negara sahabat yang selama ini menjadi mitra kerja organisasi tersebut guna menggalang dukungan internasional bagi para korban bencana, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tenaga ahli, maupun dukungan teknis.
Tokoh pers nasional yang juga dikenal sebagai petisioner Hak Asasi Manusia pada Konferensi ke-80 Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober 2025 lalu itu menjelaskan, penetapan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional Luar Biasa diharapkan mampu mendorong keterlibatan semua elemen bangsa.
“Saya mendorong seluruh anggota dan pengurus PPWI di seluruh Indonesia serta perwakilan PPWI di luar negeri untuk bahu-membahu, melalui segala cara yang dapat dilakukan, membantu percepatan penanganan dan pemulihan dampak Bencana Nasional Luar Biasa ini,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, PPWI juga akan mengirimkan surat resmi kepada berbagai badan internasional yang memiliki mandat di bidang penanggulangan bencana, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. PPWI menilai kondisi darurat di Sumatera telah memasuki tahap yang membutuhkan perhatian global. Tanpa dukungan internasional, proses pemulihan dikhawatirkan berjalan lambat, sementara kerusakan lingkungan yang terjadi berpotensi meninggalkan dampak jangka panjang yang mengancam generasi mendatang.
Pemulihan lingkungan menjadi salah satu fokus utama yang ditekankan PPWI. Rehabilitasi hutan, normalisasi aliran sungai, serta penguatan sistem mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Bencana ini menjadi peringatan keras bahwa eksploitasi alam tanpa kendali pada akhirnya akan selalu bermuara pada tragedi kemanusiaan.
Pada akhirnya, PPWI menyerukan kepada seluruh pihak baik Pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional untuk segera bergotong royong membantu masyarakat di wilayah terdampak. Solidaritas kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Bencana Sumatera adalah pengingat bahwa ketika alam terluka, seluruh umat manusia turut merasakan dampaknya. Kini saatnya bergerak bersama, sebelum semuanya benar-benar terlambat.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan