Pangandaran, inakor.id – Polemik mengenai keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan perairan Pangandaran tidak hanya menjadi perbincangan masyarakat pesisir, tetapi juga telah berkembang menjadi isu yang melibatkan berbagai kepentingan. Persoalan ini menyentuh banyak aspek, mulai dari ekonomi nelayan, keberlanjutan lingkungan, persaingan usaha, hingga citra pariwisata Pangandaran sebagai destinasi unggulan Jawa Barat.
Menyadari kompleksitas persoalan tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al-Farabi Pangandaran menginisiasi sebuah ruang dialog terbuka melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Upaya Menjaga SITKAMTIBMAS di Tengah Polemik KJA di Kabupaten Pangandaran”. Acara ini diselenggarakan pada Selasa (23/9/2025) di Sunway Sunday, Cikembulan, dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan utama.
Tampak hadir sebagai narasumber Kapolres Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, serta Koordinator Forum Komunikasi Peduli Pangandaran Wisata Pesisir (FKP2WP). Forum diskusi ini tidak hanya membedah dampak KJA secara teknis, tetapi juga mencari pola penyelesaian agar persoalan ini tidak berkembang menjadi potensi konflik sosial.
Dalam pembahasan, para peserta menyampaikan beragam pandangan mengenai keberadaan KJA. Dari satu sisi, KJA dianggap mampu memberikan lapangan kerja dan penghasilan tambahan bagi sebagian masyarakat. Namun di sisi lain, pengelolaan yang tidak terkendali menimbulkan masalah serius seperti pencemaran lingkungan, berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional, serta penurunan daya tarik wisata bahari.
“Jika dibiarkan tanpa regulasi yang jelas, KJA justru bisa menjadi sumber gesekan antarwarga dan menurunkan potensi ekonomi daerah dari sektor pariwisata,” ungkap salah satu narasumber dari unsur aparat keamanan.
Sekretaris Komisariat PMII STITNU Al-Farabi, Anwar Purnawijaya, menegaskan sikap organisasinya untuk tetap berada di jalur tengah. Menurutnya, tujuan utama FGD ini bukan memperkuat kubu pro atau kontra, melainkan mencari jalan tengah yang menjamin ketertiban masyarakat.
“PMII ingin hadir sebagai penyejuk. Kami tidak memihak pada sikap menolak ataupun mendukung. Yang lebih penting adalah memastikan isu ini bisa disikapi dengan kepala dingin, penuh rasionalitas, dan tetap mengutamakan stabilitas SITKAMTIBMAS,” tegas Anwar saat memoderatori diskusi.
Dari forum ini muncul kesepahaman bersama bahwa penyelesaian polemik KJA harus melibatkan semua pihak secara sinergis. Polri dan TNI berperan menjaga keamanan dan ketertiban, pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas dan berkeadilan, sementara organisasi nelayan dan pelaku pariwisata didorong untuk duduk bersama mencari titik temu.
Sinergi multipihak ini diyakini sebagai cara paling efektif untuk meredam potensi konflik horizontal sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Pangandaran.
Bagi PMII, kegiatan ini merupakan bukti nyata peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Kehadiran mahasiswa diharapkan mampu membuka ruang dialog yang inklusif dan bebas intervensi.
“Forum ini adalah contoh bagaimana sebuah isu lokal bisa diselesaikan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mahasiswa harus menjadi penghubung yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan, bukan justru memperkeruh keadaan,” tambah Anwar.
FGD ini menegaskan pentingnya harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan daerah. Di tengah berbagai kepentingan yang berbeda, Pangandaran tetap membutuhkan stabilitas agar roda ekonomi, khususnya pariwisata dan perikanan, dapat berjalan beriringan.
Melalui forum yang difasilitasi PMII ini, diharapkan muncul pola komunikasi yang berkelanjutan sehingga persoalan KJA tidak hanya selesai sesaat, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan keamanan.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan