Pangandaran, inakor.id – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja fiskal yang solid di tengah tekanan keuangan akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp144 miliar pada tahun anggaran 2026. Meski menghadapi situasi tersebut, Pemkab Pangandaran berencana menekan defisit hingga sekitar Rp70 miliar dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menyampaikan bahwa langkah penyehatan fiskal sudah dijalankan sejak awal tahun 2025. Strateginya mencakup efisiensi belanja daerah, pengendalian arus kas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun 2025 ini menjadi tonggak awal penyehatan fiskal. Defisit kita berhasil ditekan hampir Rp100 miliar melalui efisiensi, pengendalian cashflow, dan peningkatan PAD,” ujar Iwan di Pangandaran, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, meskipun dana transfer menurun, pemerintah daerah masih mampu menunaikan kewajiban dan membayar utang tanpa mengguncang kestabilan ekonomi. Pembayaran dilakukan bertahap agar tidak mengganggu roda pembangunan.
Iwan menambahkan, fokus utama pada tahun 2026 adalah menurunkan defisit hingga di bawah Rp70 miliar. Sementara itu, alokasi pembangunan tetap dipertahankan sekitar Rp100 miliar yang diarahkan untuk proyek strategis, terutama peningkatan pelayanan kesehatan.
“Pembangunan fasilitas kesehatan tetap berjalan. Poli jantung dan layanan hemodialisa di RSUD Pandega akan segera beroperasi,” jelasnya.
Sebagai wujud peningkatan layanan publik, Pemkab Pangandaran akan meresmikan layanan cuci darah (hemodialisa) di RSUD Pandega pada 23 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-13 Kabupaten Pangandaran.
“Mulai 23 Oktober nanti, masyarakat tidak perlu lagi ke luar daerah untuk cuci darah. Layanan di Pandega sudah tersedia dan bisa menggunakan BPJS,” kata Iwan.
Selain hemodialisa, pembangunan poli jantung juga sedang dikebut dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Pemerintah daerah bahkan tengah mempersiapkan dokter spesialis jantung guna memperkuat layanan kesehatan di RSUD Pandega.
Tidak hanya bidang kesehatan, proyek infrastruktur tetap menjadi prioritas. Salah satunya, pembangunan Jembatan Sodong–Kopo yang akan memperkuat konektivitas kawasan wisata Nusa Wiru hingga Batu Karas. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025.
Selanjutnya, pada 2026, Pemkab Pangandaran akan menaikkan status sejumlah jalan desa menjadi jalan kabupaten dengan alokasi anggaran sekitar Rp74 miliar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Iwan menilai, berkurangnya dana transfer dari pusat harus dijadikan momentum untuk memperbaiki manajemen keuangan dan memperkuat disiplin anggaran.
“Kondisi ini terjadi di hampir semua daerah. Yang penting adalah kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan efisiensi tanpa mengurangi pelayanan dasar,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan memastikan program prioritas berjalan adil dan transparan. Efisiensi jangan sampai jadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi keuangan, dengan tema pembangunan “Penyehatan Fiskal dan Penguatan Pelayanan Publik.
“Tema pembangunan 2026 bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Iwan.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan