Pangandaran, inakor.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan publik setelah Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam implementasinya.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul besarnya anggaran yang digelontorkan untuk mendukung program pemenuhan gizi bagi pelajar. Jeje menilai, program berskala luas dengan dukungan dana besar berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Menurut Jeje yang juga mantan Bupati Pangandaran, potensi penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari ketidaksesuaian harga bahan pangan, kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, hingga kandungan gizi yang tidak memenuhi standar bagi para penerima manfaat.
“Program ini menyangkut hak anak-anak sekolah untuk mendapatkan asupan bergizi. Jangan sampai anggaran besar justru membuka celah bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan, kader PDI Perjuangan tidak terlibat dalam pengelolaan teknis MBG. Meski demikian, pihaknya berkomitmen mengawal pelaksanaan program melalui jalur legislatif maupun eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Jeje juga mengajak masyarakat, khususnya pihak sekolah dan orang tua siswa, untuk turut aktif melakukan pengawasan. Ia membuka ruang bagi warga yang menemukan kejanggalan dalam distribusi maupun kualitas makanan agar segera melaporkannya kepada instansi berwenang.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pengawasan aparat pemerintah, tetapi juga partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial.
Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan anggaran yang dialokasikan benar-benar terealisasi dalam bentuk makanan bergizi yang layak dikonsumsi siswa.
Program MBG di Kabupaten Pangandaran sendiri bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta mendukung tumbuh kembang generasi muda. Namun demikian, pengawasan yang konsisten dan transparan dinilai menjadi kunci agar tujuan program dapat tercapai tanpa adanya penyimpangan.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan