Pangandaran, inakor.id – Kondisi infrastruktur di kawasan Pasar Pananjung, Kabupaten Pangandaran, kembali menjadi sorotan publik. Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kabupaten Pangandaran, Apipudin, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi jalan yang hingga kini masih rusak dan terabaikan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Apipudin, jalan menuju dan di sekitar Pasar Pananjung memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para pedagang dan nelayan yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Namun, ironisnya, hingga kini belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur tersebut.
“Sungguh ironis melihat kondisi jalan di kawasan Pasar Pananjung yang sudah lama rusak tapi tidak kunjung diperbaiki. Padahal kawasan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi rakyat,” ungkap Apipudin via pesan Whatsapp, Kamis (6/11/2025).
Ia menuturkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru menjadi salah satu lembaga yang selama ini menopang roda ekonomi rakyat di kawasan tersebut. Mayoritas nasabah BPR BKPD merupakan pedagang Pasar Pananjung dan nelayan.
“Setiap tahun, BPR BKPD mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar Rp500 juta. Itu artinya masyarakat kecil berperan besar dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Namun, lanjut Apipudin, sangat disayangkan jika di tengah besarnya kontribusi tersebut, pemerintah daerah belum juga mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki akses jalan pasar yang rusak. Padahal, berdasarkan perhitungan teknis, kebutuhan anggaran perbaikan jalan itu diperkirakan hanya sekitar Rp300 juta.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar. Di satu sisi BUMD milik daerah mampu memberikan kontribusi ratusan juta untuk PAD, tapi di sisi lain pemerintah seolah tidak mampu mengalokasikan anggaran yang jauh lebih kecil untuk memperbaiki jalan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Apipudin berharap Pemkab Pangandaran segera mengambil langkah konkret dan memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur fisik, tetapi juga bentuk komitmen moral pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata. Perbaikan jalan Pasar Pananjung adalah simbol keadilan dan penghargaan terhadap kontribusi masyarakat kecil. Ini saatnya pemerintah membuktikan tagline Pangandaran Melesat bukan sekadar slogan,” pungkasnya.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan