Pangandaran, inakor.id – Pesta Demokrasi di Kabupaten Pangandaran baru saja usai. Seperti yang diketahui, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Hj. Citra Pitriyami – H. Ino Darsono terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran 2025-2029. Lalu dengan dipastikannnya calon bupati No. 2 Ujang Endin Indrawan membatalkan Gugatan ke MK, sudah dipastikan masyarakat kabupaten Pangandaran akan dipimpin oleh Hj. Citra Pitriyami dan H. Ino Darsono.
Salah satu pemuda kabupaten Pangandaran Tian Kadarisman, menganggap, kemenangan dalam Pilkada hanyalah awal dari perjalanan Panjang.
“Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa visi dan misi yang telah diusung, benar-benar diwujudkan dalam setiap kebijakan dan langkah pemerintahan ke depan, sebagai masyarakat kabupaten Pangandaran harus punya peranan besar untuk terus mengawal, setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar bermuara pada realisasi visi-misi dan bisa membereskan permasalahan yang memang belum terselesaikan,” katanya via WA, Rabu (18/12/2024).
Visi dan misi ini akan menjadi sekadar narasi kosong, jika tidak diwujudkan dengan kerja keras, strategi yang jelas, dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, setidaknya ada 8 misi yang diusung oleh paslon terpilih.
“Mulai dari mempermudah akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan, hingga akan membereskan defisit yang belum terbayarkan dari pemerintahan sebelumnya,” ujar Tian
Menurutnya, kalau disimak dari sesi debat pertama calon bupati dan wakil bupati yang diselanggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, dalam sesi pertama ada pertanyaan tentang perihal hutang pemerintah daerah, pasangan nomor urut 01 Hj. Citra Pitriyami dan H. Ino Darsono.
“Kata mereka (paslon, red) untuk menangani defisit anggaran pemerintah tentu harus dengan efisiensi anggaran, peningkatan potensi PAD dan melakukan pinjaman. Krena punya hutang yang harus dibayar saat ini. Tidak mungkin kalau tidak melakukan pinjaman. Dengan melihat kondisi keuangan daerah saat ini,” kata Tian menirukan
Tian menjelaskan, semua gagasan dan polemik ini, menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh kabupaten Pangandaran kedepan.
“Namun, janji kampanye hanyalah langkah awal. Realisasinya memerlukan komitmen nyata dari pemerintah terpilih.” paparnya
Tian menambahkan, pemimpin terpilih perlu memastikan peningkatan SDM sangat penting untuk benar-benar mencerdaskan, menyadarkan dan memberdayakan masyarakat.
“Bukan sekadar menjadi rutinitas simbolik, tapi lebih dari itu bermuara pada terciptanya tatanan masyarakat yang berkelanjutan dan berkemajuan,” imbuhnya
Soal pelayanan kesehatan ini harus menjadi titik sentral, untuk terus menerus memperbaiki pelayanan dan memberikan akses termudah dan terbaik bagi semua masyarakat kabupaten Pangandaran.
“Jangan sampai ada lagi masyarakat Pangandaran, yang mengeluh soal pelayanan kesehatan atau susahnya akses kesehatan di kabupaten Pangandaran,” ucap Tian
Lebih lanjut Tian mengatakan, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian ekstra yaitu, soal pariwisata sesuai dengan visi yang digaungkan oleh pemimpin terpilih.
“Pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan wisata Pangandaran Mendunia, dengan menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter,” tuturnya
Sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran menjadi sektor penting yang menyumbang pendapatan daerah. Selain menjadi sumber pendapatan dan di sini juga menjadikan ruang masyarakat Pangandaran menjadi mata pencaharian, Maka untuk kedepannya, dalam sektor pariwisata ini harus benar-benar dikelola dengan baik, dan pemerintah juga harus lebih fokus kepada sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD kabupaten Pangandaran, demi terciptanya kestabilan roda pemerintahan Pangandaran, dengan begituu besarnya defisit pemerintah kabupaten Pangandaran.
“Namun, sebagai warga kabupaten Pangandaran, harus menyadari bahwa mewujudkan visi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, semua harus terlibat, semua bertanggung jawab, artinya semua elemen di kabupaten Pangandaran mulai dari ulama, akademisi, pemuda, pelaku wisata, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, harus terlibat aktif,” terang Tian
Ia menegaskan, pemerintah harus membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk memastikan semua program berjalan sesuai harapan. Selain itu, partisipasi masyarakat diperlukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama tata kelola pemerintahan kabupaten Pangandaran. Masyarakat pangandaran tidak boleh pasif, kritik yang konstruktif dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
“Karena sejatinya kepemimpinan itu adalah tentang menyatukan visi rakyat menjadi kenyataan. Bupati terpilih harus menunjukkan integritas dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mengelola Kabupaten Pangandaran bukan hanyau soal memenuhi target, tetapi juga tentang membangun kepercayaan rakyat,” tandasnya
Semua tentu berharap, pemerintahan mendatang benar-benar menjadi pemerintahan yang ‘bermarwah dan bermartabat’, bukan sekadar slogan. Dukungan dan kritik dari semua pemangku kepentingan harus dilihat dan disikapi secara positif dan diterima dengan lapang dada.
Artinya pemerintahan di bawah bupati terpilih tidak boleh anti kritik, karena hanya dengan kepedulian semua pihak dan pemerintahan yang inklusif, Kabupaten Pangandaran akan menjadi lebih baik dan keberhasilan Kabupaten Pangandaran adalah keberhasilan semua sebagai warga Kabupaten Pangandaran.
“Boleh berbeda pilihan politik, tetapi dalam visi untuk Kabupaten Pangandaran yang lebih baik harus bersatu. Mari kawal bersama pemerintahan terpilih, mendorong Pangandaran melesat untuk bekerja sepenuh hati, dan memastikan bahwa setiap janji kampanye menjadi kenyataan. Kabupaten Pangandaran adalah milik bersama, dan masa depannya ada di tangan bersama.” pungkasnya (*)
Tinggalkan Balasan