Pangandaran, inakor.id – Menjelang masa liburan akhir tahun, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran menegaskan perlunya percepatan digitalisasi di sektor pariwisata. Ketua BPC PHRI Pangandaran, Agus Mulyana, menilai bahwa transformasi digital bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan wisata.
Agus menyampaikan bahwa PHRI telah menyiapkan langkah konkret untuk memulai proses digitalisasi. Sejumlah pendamping telah ditunjuk berdasarkan rekomendasi resmi PHRI pusat melalui keputusan rapat, dan tahapan berikutnya akan berfokus pada seleksi konsultan, penyusunan regulasi, serta program sosialisasi bagi para pelaku usaha.
“Tiga konsultan sudah menyatakan kesiapan bekerja sama dengan kami. Mereka akan mendampingi anggota yang memerlukan, kecuali yang sudah memiliki konsultan internal,” jelasnya di kantor BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Jalan Pamugaran, Rabu (19/11/2025).
Selain isu digitalisasi, PHRI juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah tahunan yang sering muncul di Pangandaran saat musim liburan, yakni kemacetan dan banjir.
“Saya menilai penanganan kedua persoalan itu memerlukan pendekatan berbasis teknologi agar tidak terus berulang setiap tahun,” tuturnya
Menurutnya, banjir yang kerap terjadi bukan persoalan baru dan biasanya muncul saat air laut pasang berbarengan dengan curah hujan tinggi di hulu. Ia menyebutkan bahwa pola pengendalian banjir di ibu kota bisa menjadi referensi bagi Pangandaran.
“Di Jakarta banyak kanal yang difungsikan untuk mengendalikan banjir. Model seperti itu dapat kita adopsi di lokasi-lokasi kritis, terutama di kawasan depan Terminal Kalipucang hingga sekitar seratus meter ke arah timur,” terang Agus
Agus juga menyoroti pola penugasan personel bantuan dari Polda Jabar yang biasanya baru hadir beberapa hari sebelum puncak liburan. Ia menilai ketidaksiapan petugas terhadap kondisi lapangan sering berakhir menambah kepadatan lalu lintas.
“Wisatawan sering bertanya arah hotel atau lokasi wisata, tapi petugas belum memahami medan. Akhirnya mereka berputar-putar, bahkan sampai dua kali lebih lama, dan itu membuat kemacetan makin parah,” tandasnya
PHRI meminta agar koordinasi antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pelaku usaha diperkuat sehingga petugas yang bertugas di lapangan benar-benar memahami rute dan titik-titik rawan macet.
Semua masukan tersebut, kata Agus, akan dibahas secara resmi dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten Pangandaran sebagai rekomendasi PHRI menghadapi libur akhir tahun yang diprediksi meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat duduk bersama dan berkolaborasi. Jika manajemen lalu lintas, penanganan banjir, dan digitalisasi bisa berjalan beriringan, pariwisata Pangandaran akan semakin tertata dan nyaman bagi wisatawan,” pungkasnya.**
(Agit Warganet/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan