Pangandaran, inakor.id – Polemik keramba jaring apung (KJA) kembali mencuat dalam Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar mahasiswa di kawasan Pamugaran, Pangandaran, Selasa (23/9/2025).
Tampak hadir sebagai narasumber Kapolres Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, serta Koordinator Forum Komunikasi Peduli Pangandaran Wisata Pesisir (FKP2WP).
Ketua HSNI Kabupaten Pangandaran yang juga mantan bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menekankan bahwa Pangandaran harus konsisten mengutamakan sektor pariwisata. Baginya, apapun aktivitas di kawasan pesisir, termasuk KJA, tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan yang telah dirumuskan bersama.
“Pangandaran ini kota wisata. Apapun kegiatannya, jangan sampai mengganggu. Kalau pun KJA ada, harus berjalan harmonis dengan pengembangan pariwisata,” tegas Jeje
Dalam kesempatan itu, Jeje mengungkap fakta menarik. Saat menghadiri forum di Tangerang, para pembudidaya sempat meminta lahan 3 hektare di Pantai Timur untuk pemasangan KJA. Namun dirinya hanya menyetujui 2 hektare dengan catatan lokasi harus jelas dan tidak mengganggu jalur wisatawan.
Selain soal lahan, Jeje juga menyinggung praktik pengiriman benih lobster ke luar daerah.
Menurutnya, jika budidaya dilakukan di Pangandaran, nilai ekonominya akan jauh lebih terasa bagi nelayan dan masyarakat lokal.
“Wisata sudah menjadi pola kebijakan yang dirasakan manfaatnya. Jangan sampai ada aktivitas lain yang justru merugikan rakyat Pangandaran sendiri,” ujarnya
Tak hanya itu, Jeje blak-blakan mengkritik Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang menurutnya lamban menindaklanjuti komitmen untuk meninjau lokasi KJA.
Sudah lebih dari sebulan saya tunggu Pak Dekan turun ke lapangan. Padahal sudah ada kesepakatan,” katanya
Kekecewaan juga dilontarkan Jeje terhadap perusahaan PT. PBS. Ia menilai perusahaan tersebut tergesa-gesa memasang KJA tanpa lebih dulu melibatkan masyarakat dan stakeholder lokal. Meski perizinan dikeluarkan Kementerian dan Pemerintah Provinsi, menurutnya dampak langsung tetap ditanggung masyarakat pesisir, pelaku wisata, dan nelayan.
“Tahu-tahu sudah ada yang terpasang. Itu tidak sehat. Harusnya semua pihak duduk bersama dulu,” tuturnya
Dalam Raperda RPJMD 2025–2029, Pangandaran diarahkan menjadi destinasi wisata aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari garis pantai sepanjang 91 kilometer, hanya Pantai Pangandaran dan Batukaras yang diprioritaskan untuk aktivitas ramah wisata. Hal inilah yang menjadi dasar Jeje untuk mengingatkan bahwa penataan wilayah pesisir tidak boleh keliru.
“Pangandaran harus tetap jadi destinasi wisata kelas dunia. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya
Pernyataan Jeje meninggalkan kesan mendalam di forum tersebut. Ia bukan hanya berbicara sebagai mantan kepala daerah, tetapi juga sebagai representasi nelayan dan masyarakat yang ingin melihat Pangandaran tumbuh sebagai daerah wisata yang sejahtera tanpa dikorbankan oleh kepentingan sesaat.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan