Pangandaran, inakor.id – Sejumlah tokoh, ulama dan masyarakat Pangandaran yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Kabupaten Pangandaran, datang ke gedung DPRD untuk melakukan audiensi dan mempertanyakan kontrol serta pengawasan peredaran miras di wilayah wisata Pangandaran, Kamis (25/07/2024).
Audiensi tersebut diterima oleh Jalaludin S.Ag Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran mewakili ketua DPRD di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Pangandaran.
Selaku koordinator aksi, Maman Nugraha meminta seluruh instansi terkait, Dinas Perizinan, Perdagangan, Satpol PP, DPRD juga Kepolisian agar bersinergi menegakkan hukum atas maraknya peredaran miras.
“Kami meminta dan mendesak agar semua pihak yang terkait di pemerintahan termasuk kepolisian menindak tegas pelaku pelanggaran miras ini,” ujarnya
Dirinya mempertanyakan ada apa begitu sulitnya menegakkan hukum atas pelanggaran baik perizinan maupun peredarannya.
Ia juga memaparkan beberapa lokasi gudang miras dan pedagang miras yang semakin marak tak terkendali.
“Sungguh prihatin kami dan segenap tokoh masyarakat menyaksikan dengan kasat mata betapa hebatnya peredaran miras ini,” ungkap Maman
Pihak berwenang seolah lemah menghadapi maraknya peredaran miras ini. Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya oknum tertentu yang membekinginya.
Maman minta agar penegakan hukum ini dijalankan dan dilakukan secara transparan.
“Kami ingin penegakan hukum miras ini dijalankan. Jangan ada oknum yang membekengi di belakangnya,” imbuhnya
Salah seorang peserta mengingatkan para penegak hukum untuk bercermin kepada Polantas, yang begitu tegas tanpa pandang bulu sekedar lupa tidak pakai helm saja ditilang.
“Diketahui resiko melanggar aturan ini kepada pelakunya saja. Sementara pelanggaran terhadap aturan miras ini lebih hebat dan lebih luas,” paparnya
Sementara itu, Jalaludin S.Ag mewakili ketua DPRD menegaskan, bahwa hampir semua penjual miras di Pangandaran ini belum berizin.
Maka dirinya juga meminta agar masukan dari masyarakat ini disikapi bersama.
“Sebagai wakil rakyat kami telah membuat peraturan dan kontrol, bahwa para pedagang miras ini hampir semuanya belum berizin,” tuturnya
Diakhir audensi, Jalaludin membacakan pernyataan sikap tokoh, ulama, masyarakat serta kepala instansi terkait dan Anggota DPRD kabupaten Pangandaran. (Agit Warganet)
