Pangandaran, inakor.id — Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kabupaten Pangandaran, Aby Kuswanto, menyoroti ketimpangan antara penerimaan retribusi wisata dengan kondisi okupansi hotel di Pangandaran sepanjang 2025. Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan pada Selasa (09/12/2025) di Hotel Arnawa Pangandaran.
Aby menjelaskan bahwa data retribusi Pantai Barat tidak dapat dijadikan indikator tingkat hunian hotel. Sebab, pengunjung yang membayar retribusi tidak seluruhnya termasuk wisatawan yang menginap.
“Pengunjung itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama tamu hotel menengah ke atas, kedua tamu hotel menengah ke bawah, dan ketiga wisatawan yang datang subuh dan pulang magrib tanpa menginap,” jelasnya. “Ketiga kategori ini sama-sama membayar retribusi, tapi tidak semuanya berkontribusi pada pendapatan pajak hotel dan restoran.”
Menurut Aby, hanya tamu hotel menengah ke atas yang konsisten menyumbang pendapatan pajak daerah. Sementara wisatawan harian dan tamu hotel kelas bawah berpotensi memberikan kontribusi lebih kecil.
IHGMA Pangandaran juga mencatat adanya penurunan okupansi hotel sepanjang 2025. Rata-rata penurunan berada di kisaran 10–15 persen, meski kondisi di lapangan berbeda-beda antar hotel.
“Dari hasil diskusi, ada hotel yang turun 5 persen, ada yang 10 persen, bahkan ada yang 15 persen. Secara rata-rata, potensi penurunan okupansi tahun ini berada di angka 10 sampai 15 persen,” ungkapnya.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Aby menyebut bahwa potensi peningkatan okupansi hanya terlihat pada tanggal-tanggal tertentu, seperti 24 dan 27 Desember. Namun, situasi cuaca ekstrem dan bencana alam menjadi faktor yang dapat memengaruhi minat kunjungan.
“Kondisinya masih galau karena faktor cuaca. Hujan, banjir, dan kondisi di sejumlah daerah lain ikut memengaruhi mobilitas wisatawan,” ujarnya.
Aby menuturkan bahwa Pangandaran masih sangat bergantung pada wisatawan dari Bandung, Bekasi, dan Jakarta. Jika terjadi gangguan mobilitas atau bencana di wilayah tersebut, maka dampaknya langsung terasa pada jumlah kunjungan ke Pangandaran.
“Pasar utama kita masih 40–50 persen dari Bandung, Bekasi, dan Jakarta. Sisanya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wisatawan mancanegara,” katanya.
Melihat tren penurunan sektor pariwisata tahun ini, Aby mendorong adanya langkah kolaboratif yang lebih kuat pada 2026. Menurutnya, sektor pariwisata tidak bisa berjalan hanya oleh satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kalau pariwisata Pangandaran turun, ekonomi masyarakat pasti ikut turun. Ini harus jadi PR bersama, bukan hanya pemerintah atau pelaku wisata,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah memperkuat strategi promosi dan pembenahan destinasi, sementara pelaku usaha meningkatkan pelayanan serta daya tarik untuk wisatawan.
“Kita tidak boleh lagi memperdebatkan siapa yang harus mulai dulu. Yang penting adalah membangun kolaborasi nyata, terarah, dan berkelanjutan agar pariwisata Pangandaran tetap bertahan,” tutup Aby.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan